.jpg){kind=small}
Bisnis.com, MAKASSAR — Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada kuartal I/2024 sebesar 4,82% (yoy), melambat jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2023 yang mampu tumbuh 5,29% (yoy).
Perekonomian Sulsel berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku kuartal I/2024 mencapai Rp161,21 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp92,04 triliun.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel Aryanto mengatakan pertumbuhan ekonomi Sulsel kuartal pertama tahun ini dipengaruhi oleh momentum Ramadan dan Pemilihan Umum (Pemilu). Ramadan yang bertepatan pada Maret 2024 mendorong peningkatan di sektor penyediaan makan minum serta perdagangan.
Sementara Pemilu membuat aktivitas partai politik meningkat signifikan. "Sepanjang kuartal I/2024, terdapat dua momentum penting yakni Bulan Ramadan dan Pemilu. Dua momen ini memberi pengaruh pada pertumbuhan ekonomi Sulsel," ungkapnya, Senin (6/5/2024).
Sedangkan alasan melambatnya pertumbuhan ekonomi Sulsel dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya karena terjadi penurunan kinerja pada sektor pertanian. Di mana sektor ini secara konsisten selalu menjadi penyumbang PDRB terbesar wilayah ini.
Aryanto menjelaskan, El Nino membuat rendahnya luas tanam padi di akhir 2023. Hal ini membuat produksi padi Sulsel pada kuartal pertama 2024 mengalami penurunan yang signifikan hingga 60% dibanding kuartal I/2023.
Baca Juga
Dilihat dari struktur PDRB Sulsel, empat lapangan usaha masih mendominasi, antara lain yang paling besar adalah pertanian dengan distribusi mencapai 21,20%. Kemudian disusul lapangan usaha perdagangan sebesar 14,68%; industri pengolahan 13,41%; dan konstruksi 12,75%.
Hampir semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan, hanya lapangan usaha pertanian yang mengalami kontraksi sebesar 3,72%. Sementara lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi adalah jasa lainnya sebesar 18,30%; administrasi pemerintahan 14,82%; dan jasa kesehatan 14,37%.
"Pertumbuhan tinggi ini didorong oleh kenaikan aktivitas LNPRT pada lembaga keagamaan diakibatkan momentum Ramadan, meningkatnya aktivitas partai politik kerena pemilu, serta peningkatan realisasi belanja pegawai," tutur Aryanto.
