.jpg){kind=small}
Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah resmi menambah 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang baru saja disetujui oleh Presiden Joko Widodo.
Dari jumlah tersebut, sebanyak lima proyek berada di Pulau Sulawesi, yakni Sulawesi Tengah yaitu Pengembangan Kawasan Industri Neo Energy Parimo Industrial Estate dan pengembangan Kawasan Neo Energy Morowali. Kemudian di Sulawesi Tenggara yaitu pengembangan Kawasan Industri Giga Industrial Park, pengembangan Kawasan Industri Kolaka Resource, dan pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra.
Ekonom Universitas Hasanuddin Prof Marsuki mengatakan, penambahan lima PSN di Sulawesi, yang utamanya berada di Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Sulawesi Tenggara (Sultra) dipercaya akan bisa memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah ini.
PSN tambahan yang sebagian di antaraya merupakan kawasan industri, diproyeksi bisa menjadi sumber pertumbuhan baru dengan berbasis pada kekuatan daerah setempat.
Kehadiran kegiatan ekonomi baru di wilayah ini, yang diikuti oleh kegiatan ekonomi lainnya diperkirakan akan meningkatkan PDRB daerah dari penerimaan pajak. PSN yang didukung oleh pengembangan infrastruktur ini akan membawa dampak luas bagi aktivitas dan pergerakan ekonomi masyarakat.
"Pertumbuhan investasi di lokasi pembangunan PSN dipercaya akan menyerap tenaga kerja yang besar, utamanya dari masyarakat sekitar. Selain tenaga kerja yang bekerja langsung di sana, munculnya pusat ekonomi baru akan menciptakan berbagai kegiatan ekonomi. Tentu ini akan meningkatkan serapan tenaga kerja lebih luas lagi," ungkapnya kepada Bisnis, Selasa (19/3/2024).
Baca Juga
Meskipun begitu, pembangunan proyek terkadang menimbulkan berbagai bentuk pencemaran, termasuk udara, air, dan tanah. Limbah industri, emisi gas buang, dan pembuangan bahan kimia berpotensi membahayakan ekosistem lokal.
Pembukaan lahan untuk aktivitas pembangunan kerap kali merusak hutan dan lahan pertanian, yang berdampak pada ekosistem dan mata pencaharian masyarakat sekitar.
Pemerintah pun disarankan harus lebih memperhatikan persoalan tatanan hidup masyarakat di sekitar lokasi proyek tersebut, jangan sampai justru terjadi ketimpangan sosial yang selama ini kerap ada di beberapa proyek pertambangan.
Tingginya ketidakmerataan kesejahteraan hidup masyarakat, terutama masalah pada aspek kesehatan dan pendidikan akibat dari eksploitasi ekonomi di daerah pembangunan proyek selama ini masih terlihat ada dan tentu hal tersebut belum memenuhi kaidah usaha yang baik dan bertanggungjawab.
Oleh karena itu masalah ini harus menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Daerah dan Pusat, serta para pengusaha yang menjalankan proyek tersebut.
"Pemerintah perlu melakukan upaya untuk mengelola PSN ini secara berkelanjutan. Misal dengan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan, menerapkan teknologi pengolahan limbah yang lebih ramah lingkungan, dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatifnya," tuturnya.
