.jpg){kind=small}
Bisnis.com, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menjelaskan tidak semua anggaran perjalanan dinas di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipotong 50%, sesuai arahan sebelumnya. Beberapa di antaranya dimungkinkan untuk menentukan target efisiensi sesuai kebutuhan.
Dengan demikian, pengurangan anggaran diharapkan tetap bisa berjalan tanpa menghambat tugas-tugas krusial dinas terkait.
"Efisiensi anggaran harus diimplementasikan secara cermat dan selektif. Tidak boleh pemotongan perjalanan dinas disamaratakan ke semua OPD, karena ada beberapa program OPD yang memang harus turun ke lapangan," tegas Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman, dikutip pada Senin (3/3/2025).
Sebagai contoh, peninjauan proyek jalan yang biasa dilakukan oleh inspektorat sebaiknya dilakukan secara langsung di lokasi. Meskipun memiliki opsi melakukan peninjauan secara virtual, tetapi upaya tersebut dipastikannya tidak akan berjalan optimal.
Sementara tugas inspektorat lain yang hanya membutuhkan tanya jawab seperti menangani kasus perceraian, bisa dilakukan virtual sehingga anggaran perjalanan dinas untuk hal tersebut bisa dihilangkan.
Contoh lain pada beberapa program di Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Bagi Jufri peninjauan lapangan mesti banyak dilakukan OPD tersebut agar pemantauan terhadap aktivitas yang mempengaruhi lingkungan bisa diawasi lebih detail.
Baca Juga
"Misal ada penambang pasir oleh pihak tertentu yang ternyata dianggap melanggar, ini harus ditinjau supaya kita bisa melihat langsung dampak besarnya seperti apa," ungkapnya.
Jufri menambahkan sejatinya para OPD terkait telah diberi arahan dan mengetahui program apa yang harus diprioritaskan. Efisiensi anggaran di Sulsel sendiri nantinya lebih akan dialokasikan ke sektor seperti standar pelayanan minimal, belanja wajib, pelayanan dasar, hingga percepatan penyelesaian infrastruktur.
