Bisnis.com, MANADO — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Sulawesi Utara akan meningkatkan jumlah peserta baru dari tenaga kerja di segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mencapai target 75.000 peserta baru pada tahun ini.
Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi dan Maluku Toto Suharto mengatakan bahwa sampai dengan Maret, tambahan tenaga kerja (TK) baru yang terdaftar di Sulawesi Utara mencapai sekitar 26.000 orang.
“Target tambahan TK tahun ini 78.000, sekarang kan baru 14.371 PU [penerima upah], BPU [bukan pemberi upah] 10.746, TK jasa konstruksi sekitar 1.109, jadi total sekitar 26.000. Kami optimistis, kalau rata-rata per kuartal 25.000 saja, target bisa tercapai,” katanya di Manado, Selasa (2/4/2019).
Dia mengatakan, realisasi kinerja tersebut sudah sejalan dengan target hingga kuartal III/2019. Namun demikian, menurutnya BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Utara (Sulut) masih memiliki tantangan besar dalam mengakuisisi tenaga kerja dari segmen UMKM.
Menurutnya, para tenaga kerja maupun badan usaha di segmen tersebut masih perlu edukasi dan sosialisasi intensif terkait pentingnya mendaftar BPJS Ketenagakerjaan. Ke depan, sosialisasi dan kerja sama dengan komunitas akan digencarkan.
Salah satunya adalah bekerja sama dengan komunitas, dan asosiasi masyarakat nelayan di Sulawesi Utara. Mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, lanjutnya, telah diwajibkan sebagai salah satu syarat melaut para nelayan saat ini.
Hal itu, lanjutnya dapat menghindarkan nelayan dari kerugian akibat risiko kerja yang ditanggung sendiri. Tanpa mengikuti program itu, kecelakaan kerja berpotensi merugikan nelayan hingga harus kehilangan asetnya.
“Kesadarannya yang kami bangunkan, jadi seberapapun pekerjaan pasti ada risikonya, tapi kami manfaatnya, contohnya nelayan. Kalau kecelakaan, ada biaya rumah sakit, kalau tidak sanggup lama-lama perahunya dijual, balik lagi perahunya sudah tidak ada. Tapi dengan ikut program risikonya dilimpahkan ke kami,” katanya.
Dia mengatakan, proporsi peserta dari segmen UMKM dalam program BPJS Ketenagakerjaan di Sulawesi Utara baru mencapai 40%, sisanya masih didominasi oleh ASN, TNI, dan Polri.
Selain meningkatkan jumlah peserta, dia mengatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan juga akan meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran, khususnya bagi badan usaha atau pemberi kerja yang berasal dari jasa konstruksi di Sulawesi Utara.
“Kita targetkan kepatuhan mencapai 90%, kami laksanakan pembianaan. Sulut baru sekitar 60%, biasanya yang tidak patuh ini perusahaan yang jasa konstruksi, dia habis proyek selesai, tidak daftar lagi, tahun depan saat ada proyek baru daftar lagi,” katanya.
Dia menjelaskan, dana iuran yang dihimpun BPJS Ketenegakerjaan Sulawesi Utara saat ini mencapai sekitar Rp285 miliar per tahun. Adapun, rata-rata total iuran perbulan disebutkan mencapai sekitar Rp26 miliar.
Di Sulawesi Utara, lanjutnya, tenaga kerja aktif penerima upah yang terdaftar mencapai 221.000 orang, sedangkan bukan penerima upah mencapai 21.913 orang. Sementara tenaga kerja aktif dari perusahaan jasa dan konstruksi mencapai 80.883 orang.
Adapun, realiasai pembayaran klaim sampai dengan Maret mencapai Rp41,1 miliar. Klaim terbesar berasal dari program jaminan hari tua (JHT) yang mencapai 4.129 klaim dengan nilai mencapai Rp36,77 miliar.
“Jaminan hari tua itu mereka bisa bekerja yang sudah PHK [pemutusan hubungan kerja], atau berhenti bekerja tapi belum masa waktu 1 bulan dicairkan saldonya, tabungannya yang ada di BPJS. Itu ada sekitar 4,129 orang yang mengambil,” jelasnya.
Sementara itu, klaim jaminan kecelakaan kerja mencapai Rp1,12 miliar dengan jumlah klaim mencapai 55. Dia mengatakan, mayoritas klaim yang diajukan bukan berasal dari kecelakaan langsung di lokasi bekerja, tapi di perjalanan pulang dan pergi menuju lokasi tersebut.
Di sisi lain, dia mengatakan bahwa jumlah klaim jaminan kematian dan jaminan pensiun masing-masing mencapai Rp2,93 miliar dan Rp267,95 juta. Jumlah masing-masing klaim untuk kedua program tersebut mencapai 115 dan 444 klaim.
