Bisnis.com, MAKASSAR - Rasio kepesertaan program JKN-KIS di cakupan operasional BPJS Kesehatan Cabang Makassar diproyeksikan sudah mencapai 98% pada semester kedua tahun ini.
Kepala BPJS Kes Cabang Makassar Unting Patri Wicaksono mengemukakan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah daerah menjadi salah satu bentuk upaya badan guna merealisasikan target cakupan kepesertaan tersebut.
Sebaga informasi, BPJS Kes Cabang Makassar menaungi lima kabupaten/kota di Sulsel meliputi Makassar, Maros, Pangkajene Kepulauan, Gowa dan Takalar dengan total pulasi sebanyak 3,5 juta penduduk.
"Sejauh ini, dukungan pemda sudah sangat baik dalam memfasilitasi perluasan kepesertaan terutama integrasi dengan program Jamkesda. Koordinasi terus berjalan, tujuan utamanya tentu jasa agar seluruh masyarakat ter-cover JKN-KIS," katanya, Rabu (28/2/2018).
Adapun kepesertaan per kabupaten/kota cakupan operasiona badan, lanjut Unting, Kabupaten Takalar memiliki rasio tertinggi yakni di level 95%, kemudian Kabupaten Pangkajene Kepulauan 88% lalu disusul Kabupaten Maros sebesar 85%.
Kemudian untuk Kota Makassar masih berada di angka 78% sedangkan Kabupaten Gowa di kisaran 65%, yang mana kedua daerah tersebut merupakan populasi tertinggi dalam naungan BPJS Kes Cabang Makassar.
"Gowa dan Makassar membutuhkan effort lebih dibandingkan dengan daerah lain cakupan Cabang Makassar. Jumlah penduduknya banyak, edukasi dan sosialisasi mesti lebih aktif, apalagi untuk Gowa yang baru mengintegrasikan kembali Jamkesda pada tahun lalu," papar Unting.
Meski begitu, dia optimistis rasio kepesertaan JKN-KIS untuk Cabang Makasar sudah bisa menyentuh angka 98% pada semester II/2018, dari posisi saat ini yang berada pada angka 75% dari total populasi penduduk pada lima kabupaten/kota.
"Tahun ini, Kabupaten Maros dan Pangkajene Kepulauan diharapkan bahkan sudah berpredikat UHC" ujarnya.
Adapun universal health coverage (UHC) atau cakupan semester kepesertaan JKN-KIS yang merupakan program pemerintah agar seluruh masyarakat mendapat jaminan pelayanan kesehatan tanpa terkecuali.
Di sisi lain, penambahan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama atau FKTP secara simulatn dilakukan dengan upaya perluasan kepesertaan sehingga masyarakat lebih mudah mengakses layanan kesheatan.
"Tetapi terkadang terjadi pengurangan juga. Misalnya, kalau dokter keluarga pindah alamat atau ambil spesialis jadinya bisa berkurang (FKTP)," ujarnya.
Adapun secara kumulatif di Sulawesi Selatan, rasio kepesertaan JKN-KIS berada pada angka 75 dari total penduduk daerah tersebut yang mencapai 9,46 juta dan tersebar pada 24 kabupaten/kota.
Kepala Divisi Regional IX BPJS Kesehatan I Made Puja Yasa mengatakan dengan capaian cakupan kepesertaan terebut, masih tersisa sekitar 24,7% penduduk Sulsel yang menjadi sasaran peserta JKN-KIS.
"Kami harapkan, pada 2019 mendatang sudah bisa ter-cover seluruhnya [penduduk Sulsel] dalam program JKN-KIS," ujarnya.
Secara komposisi, peserta JKN-KIS di Sulsel sebagian besar merupakan penerima bantuan iuran (PBI) APBN maupun APBD dengan persentase 69%, kemudian ASN dan TNI-Polri 10%, karyawan swasta 5% serta selebihnya merupakan peserta mandiri.
Di sisi lain, fasilitas kesehatan yang menjadi rekanan BPJS Kesehatan di Sulsel sebanyak 925 unit yang terdiri dari puskesmas, DPP, klinik hingga RS berbagai tingkatan.
Secara terperinci, fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama sebanyak 831 unit sedangkan faskes rujukan tingkat lanjut sebanyak 94 unit berupa RS tipe D hingga tipe A sebanyak 3 unit.
