.jpg){kind=small}
Bisnis.com, MAKASSAR - Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Se-Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) sedang fokus memperluas akses keuangan di sektor produktif wilayah ini pada 2025.
Begitu pun juga dalam mempercepat pengembangan ekonomi desa dan peningkatan literasi keuangan melalui inklusi digital.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Moch. Muchlasin mengatakan langkah tersebut sejalan dengan upaya transformasi ekonomi yang menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang memprioritaskan inklusi keuangan sebagai indikator utama.
Dengan menjadikan inklusi keuangan sebagai salah satu prioritas utama dalam transformasi ekonomi, harapannya target inklusi keuangan nasional bisa tercapai sebesar 98% pada 2045 mendatang.
Oleh sebab itu, TPAKD Sulbar merancang beberapa strategi dengan menyusun program di 5 area utama.
Pertama adalah pengembangan ekonomi daerah melalui sektor prioritas pemerintah daerah. Di mana pengembangannya akan lebih berfokus pada komoditas unggulan yaitu kakao karena memiliki potensi besar dalam mendorong perekonomian rakyat.
Baca Juga
Kedua, TPAKD akan mengakselerasi fasilitas akses keuangan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Termasuk pelatihan dan pendampingan untuk optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Ketiga, peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui program Layanan Literasi dan Inklusi Keuangan ke Daerahku atau LAYARKU dan edukasi menyeluruh kepada masyarakat.
Selanjutnya mendorong budaya menabung sejak dini melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar/OSOA), serta terakhir percepatan akses keuangan melalui digitalisasi layanan keuangan berbasis QRIS.
"TPAKD ini merupakan wujud nyata dari komitmen sinergi pemerintah daerah, otoritas, dan pelaku usaha sektor keuangan terhadap implementasi program Asta Cita. Jadi diharapkan perluasan akses keuangan sektor produktif di Sulbar cepat tercapai," ucap Muchlasin, Senin (14/7/2025).
Wakil Gubernur Sulbar Salim S. Mengga berharap upaya TPAKD ini bisa menjadi solusi untuk menjawab permasalahan utama petani, pelaku usaha, UMKM, dan seluruh lapisan masyarakat terutama di tengah keterbatasan anggaran.
Sinergi antara pertanian, perdagangan, dan jasa keuangan perlu dikuatkan. Di mana sektor pertanian menyediakan komoditas unggulan, sektor perdagangan menjamin distribusinya, dan sektor keuangan memberikan akses permodalan.
"Pendekatan tersebut juga akan diperkuat dengan skema pembiayaan, kepastian pasar, dan pendampingan teknis untuk mendorong produktivitas dan kemandirian ekonomi Sulawesi Barat," ucap Salim S. Mengga.
Pemerintah Provinsi sendiri, lanjutnya, akan selalu mendorong seluruh unsur TPAKD, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk memperkuat kelembagaan, mengakselerasi sinergi lintas program, dan memastikan alokasi anggaran yang memadai guna menjamin keberlanjutan program perluasan akses keuangan hingga ke lapisan masyarakat paling bawah.
