Bisnis.com, MANADO - Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey meminta percepatan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2020 agar kegiatan pembangunan dapat segera berjalan awal tahun depan.
Olly telah menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) kementerian atau lembaga, daftar alokasi transfer ke daerah, dana desa dengan total Rp24,3 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2020. Penyerahan dilakukan kepada bupati, wali kota, serta pimpinan satuan kerja pusat, daerah di wilayah Provinsi Sulut.
Secara detail, DIPA yang diserahkan di Sulut berjumlah 462 dengan total dana Rp9,7 triliun atau turun 5,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah Rp9,7 triliun itu terdiri atas belanja pegawai Rp3,15 triliun, belanja barang Rp3,73 triliun, belanja modal Rp2,82 triliun, dan belanja batuan sosial Rp11,94 miliar.
Anggaran kementerian atau lembaga diprioritaskan untuk melaksanakan fungsi kepemerintahan dan menjalankan program pembangunan. Hal itu terutama untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, memacu sektor unggulan, perbaikan aparatur negara dan pelayanan pemerintahan, serta peningkatan pertahanan keamanan dan penyelenggaraan demokrasi.
Sementara itu, total alokasi dana transfer dan dana desa wilayah Sulut senilai Rp14,57 triliun pada TA 2020 atau naik 1,12%. Rinciannya, dana alokasi umum Rp9,08 triliun, dana bagi hasil Rp322,04 miliar, dana alokasi khusus fisik Rp1,81 triliun, dana alokasi khusus non fisik Rp1,72 triliun, dana insentif daerah Rp398,9 miliar, dan dana desa Rp1,56 triliun.
Alokasi transfer ke daerah dan dana desa itu diarahkan untuk meningkatkan jumlah dan mutu layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antar daerah.
Olly mengharapkan pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung tepat waktu, merata, dan berdampak multiplikasi yang lebih besar kepada perekonomian Sulut. Apalagi, Presiden meminta agar APBN bisa memacu pertumbuhan ekonomi lebih awal dan cepat.
“Proses pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan percepatan sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku. Kegiatan pra-lelang proyek harus segera dilaksanakan agar kegiatan pembangunan dapat mulai efektif berjalan di bulan Januari 2020,” jelasnya dalam siaran pers, Selasa (26/11/2019).
Selain itu, dia menekankan agar para bupati dan wali kota untuk memastikan setiap realisasi APBN 2020 dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat sampai ke tingkat desa. Pihaknya menginstrusikan penggunaan dana desa difokuskan kepada upaya pengentasan kemiskinan serta mengutamakan pelaksanaan secara swakelola dan padat karya menggunakan bahan lokal.
“Lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat,” imbuhnya.
