Bisnis.com, MANADO – Alokasi belanja untuk infrastruktur meningkat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Sulut 2019 yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut.
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menjelaskan, peningkatan target belanja dalam APBD Perubahan Sulut 2019 lebih banyak diperuntukkan untuk belanja barang dan jasa untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata.
“Belanja infrastruktur dari [APBD] perubahan kami secara total itu lebih banyak. Untuk infrastrutkur saja sudah sekuitar Rp70 miliar, sisanya tinggal pembebasan lahan persiapan untuk program infrastruktur pada 2020,” jelasnya, Jumat (16/8/2019).
Dia memaparkan, salah satu contoh infrastruktur penunjang pariwisata yang dimaksud adalah jalan dari Bandara Sam Ratulangi ke Likupang. Infrastruktur itu merupakan salah satu penunjang utama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Pulisan—Likupang yang sudah disetujui pemerintah.
Selain itu, infrastruktur lainnya adalah jalan di Minahasa Selatan. Dia menjelaskan, lebih banyak alokasi dalam perubahan itu dikhususkan untuk pembangunan jalan yang dinilai lebih cepat proses konstruksinya dibandingkan infrastruktur lain.
Dia menjelaskan, selain untuk membangun beberapa infrastruktur jalan dana itu akan digunakan untuk membiayai pembebasan lahan yang menjadi kewajiban pemerintah. Olly menegaskan, alokasi belanja ini disesuaikan dengan masukan dari masyarakat, DPRD, dan BPN.
Dalam APBD Perubahan Sulut, target pendapatan daerah yang mulanya ditargetkan Rp4.098.657.797.000, meningkat 0,04% menjadi Rp4.110.613.637.599. Target pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan dikerek untuk mencapai target baru itu.
Target PAD Sulut berubah dari Rp1.269.244.160.000 menjadi Rp1.277.215.768.899. Adapun, dana perimbangan meningkat dari Rp2.702.511.639.000 menjadi Rp2.706.495.870.700. Sementara itu, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak berubah tetap Rp126.901.998.000.
Di sisi lain, target belanja daerah tercatat meningkat 5,89% dari Rp4.504.485.841.000 menjadi Rp4.770.127.954.299. Dalam rinciannya, belanja tidak langsung meningkat 8,18% dari Rp2.162.470.457.000 menjadi Rp2.236.565.616.709,65.
Target pembiayaan daerah juga meningkat dari Rp425.828.044.000 menjadi Rp679.514.316.700. Di sisi lain, Pengeluaran Biaya Daerah yang ditargetkan sebesar Rp20 miliar tidak mengalami perubahan dalam rancangan perubahan APBD 2019.
Sampai dengan Mei atau menjelang akhir semester I/2019, realisasi PAD Sulut mencapai 33% atau sebesar Rp770,52 miliar. Realisasi itu tercatat lebih rendah dari realisasi hingga semester I/2018 sebesar Rp1,63 triliun.
Sementara itu, pada periode yang sama realisasi total belanja daerah Sulut baru mencapai 26% atau sebesar Rp4,87 triliun dari pagu Rp18,5 triliun. Adapun, pada semester I/2018 realiasi belanja Sulut mencapai 32% atau senilai Rp5,74 triliun.
Olly menerangkan, meski realisasi belanja pemerintah pada semester I/2019 tercatat rendah, sejumlah program yang direncanakan sudah berjalan. Dalam kondisi ini, secara fakta memang dana belanja belum dikeluarkan oleh Pemprov Sulut.
“Realisasi kita memang belum bayar, dari pos APBD belum bayar, padahal programnya sudah jalan sehingga kelihatan bahwa belum terealisasi. Tapi kami optimistis realisasi APBD pada akhir tahun ini bisa mencapai sekitar 92%,” jelasnya.
