Bisnis.com, MANADO – Pertumbuhan investasi untuk mendorong perkembangan produksi industri pengolahan menjadi kunci dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara.
Ketua IV PP Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Muhammad Edhie Purnawan mengatakan bahwa kunci untuk mendorong pertumbuhan investasi di Sulut adalah mengundang keterlibatan investor untuk pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, Sulut memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, khususnya pada sektor pariwisata. Namun, tanpa keterlibatan investor menurutnya potensi itu tidak akan tergarap dengan maksimal.
“Harus dengan mengundang investor, kita tidak bisa lagi bersikap anti terhadap investor. Hanya investasinya harus terukur, negara lain seperti China juga kan dulu seperti itu, mengundang investasi pada 1960-an, tapi punya target 20—30 tahun setelahnya dapat berinvestasi di negara lain,” ujarnya di Manado, Senin (15/7/2019).
Selain mengundang investor, Sulut juga harus segera membenahi infrastruktur, khususnya transportasi dan energi. Di sisi lain, menurutnya struktur birokrasi juga harus dibuat lebih efisien agar dapat mengakomodasi kebutuhan investasi dengan lebih baik.
Dia menambahkan hal yang tak kalah penting dalam pembangunan Sulut adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Untuk sektor pariwisata misalnya, dia mengatakan bahwa Sulut dapat berfokus pada pendidikan vokasi pariwisata.
“Contohnya adalah menggerakkan sekolah vokasi. Namun, dalam jangka panjang tetap yang dibutuhkan adalah yang berpendidikan tinggi, dan masif jumlahnya. Jadi, landasan pertumbuhan ekonomi adalah manusianya,” kata Edhie.
Senada dengan Edhie, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut Arbonas Hutabarat mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur dasar berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, menurutnya pemerintah juga perlu mengakomodasi investasi dengan berbagai insentif.
Secara umum, menurutnya pertumbuhan ekonomi Sulut memiliki potensi yang luar biasa, khususnya pertanian dan perikanan. Sayangnya, industri pengolahan belum tumbuh cukup positif untuk memaksimalkan potensi itu.
“Dengan demikian, yang terjadi seperti saat ini adalah saat harga kopra di dunia turun sampai dengan separuhnya, ekspor langsung menurun nilainya. Hal ini karena Sulut masih mengandalkan komoditas dalam bentuk mentah,” ucapnya.
Dia mencontohkan industri perikanan tuna yang saat ini masih mengekspor dalam fillet dengan harga sekitar US$8,64 per kilogram. Menurutnya, apabila dikembangkan industri pengolahan tuna seperti kulit tuna, minyak tuna, ataupun colagen strip nilai ekonominya bisa meningkat jauh.
Kendati demikian, dia juga mengatakan tidak mudah menggaet investasi ke Sulut, khususnya kepada industri pengolahan. Pasalnya, sering kali kualitas bahan baku yang melimpah ternyata tidak memenuhi syarat kualitas yang diinginkan investor.
“Contohnya pala di Sulut ternyata kan memiliki kandungan tertentu yang tidak bisa diterima di luar negeri. Selain itu, juga pelaku usaha sendiri kadang memang masih lebih suka mengandalkan bahan mentah tanpa pengolahan,” ucap Hutabarat.
Sementara itu, Kabid Pengendalian Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemprov Sulut Janny Rembet mengatakan persoalan investasi di daerah itu sering terhambat oleh sejumlah kendala.
Dia menjelaskan bahwa sering kali investor terkendala dengan sengketa pertanahan seperti adanya sertifikat ganda. Kadang kala investasi juga terkendala persoalan pertuntukan suatu area yang tidak cocok dengan tujuan investor.
“Jadi, ada persoalan peruntukannya lahan itu sendiri, kadang investor suka potensinya, tapi karena aturan belum direvisi, jadi terkendala. Di RTRW [Rencana Tata Ruang Wilayah] misalnya masih untuk pertanian, padahal investor tertarik untuk mengembangkan destinasi wisata,” ujarnya.
Menurut Janny, persoalan lain yang sering menghambat investasi adalah ketersediaan infrastruktur dasar, khususnya energi listrik. Meski Sulut masih mengalami surplus listrik, ketersediaan listrik harus ditingkatkan untuk mengakomodasi kebutuhan investasi.
Dia juga menyoroti persoalan legalitas dan sinkronisasi peraturan pemerintah pusat dan daerah sering kali menjadi hambatan. Dalam implementasi online singgle sumbission (OSS) misalnya, pemerintah daerah belum dapat melakukannya secara penuh.
“Misalnya OSS, kan itu tidak bisa langsung diterapkan di daerah, kami butuh peningkatan SDM, perangkat, dan itu anggarannya kan tidak sedikit,” ujar Janny.
Persoalan lahan juga menjadi salah satu permasalahan utama dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung yang sudah ditetapkan sejak 2014. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut Jenny Karouw mengatakan masalah itu menyebabkan KEK baru disahkan pada April 2019.
“Meski di dalamnya ada lahan milik negara, ternyata tidak mudah prosesnya agar tanah itu bisa digunakan untuk pengelolaan KEK Bitung, masih ada gugatan, sehingga ini memerlukan proses,” ujarnya.
Jenny menuturkan 35 investor sudah membuat letter of intent untuk masuk KEK Bitung, dan empat di antaranya sudah menjalin nota kesepahaman. Namun, sejauh ini baru dua investor baru yang telah menandatangani nota kesepakatan.
