Bisnis.com, MANADO—Pemerintah Provinsi Gorontalo akan mengkaji hasil evaluasi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dalam proses pembangunan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie.
Sekretaris Provinsi Gorontalo Darda Daraba mengatakan bahwa sebelumnya, PII mengusulkan penjaminan proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan rumah sakit tersebut.
“KPBU dengan Skim AP (Availability Payment) dalam konteks solicit dan unsolicit itu beda. Karena solicit itu prakarsa pemerintah sementara unsolicit itu prakarsa investor, jadi untuk skema AP ini perlu kita sikapi bersama,” katanya dikutip dari siaran pers, Jumat (19/4/2019).
Darda juga mengatakan kepastian pembangunan RSUD tersebut dengan skema KPBU ataupun tidak masih akan bergantung pada banyak hal.
Menurutnya, proses tender bagi investor yang tertarik dapat dilanjutkan apabila dokumen Final Business Case (FBC) dan Request For Proposal (RFP) sudah dikeluarkan oleh Bappenas.
“Jadi ada banyak yang harus kita siapkan, termasuk beberapa hari lalu kita sudah mendapatkan surat dukungan dari BI untuk kelanjutan proyek,” jelasnya.
Oleh sebab itu, Darda mengaku masih akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak termasuk meminta tanggapan bidders atau para calon investor penawar proyek.
“Walaupun nantinya ada hal-hal yang perlu diperbaiki jadi kita lihat saja nanti. Apakah biddersmenginginkan atau tidak. Kalau bidders menginginkan, kita akan lanjutkan, tapi kalau tidak, kami akan kaji ulang,” tuturnya.
