Bisnis.com, MAKASSAR—Otoritas Jasa Keuangan memastikan bakal mengintensifkan koordinasi dengan Pemprov Sulsel maupun pihak terkait lainnya dalam rangka mendorong realisasi penerbitan obligasi daerah atau municipal bond.
Kepala OJK Regional 6 Sulampua, Zulmi mengemukakan hal tersebut merupakan salah satu langkah strategis otoritas pada tahun ini untuk lebih meningkatkan peran pasar modal terhadap pembangunan perekonomian daerah Sulsel.
Menurut dia, hal tersebut dimaksudkan agar penerbitan obligasi bisa segera terealisasi sehingga bisa menjadi alternatif pembiayaan pembangunan Sulsel di tengah kapasitas fiskal daerah yang cenderung masih terbatas.
"Upaya koordinasi untuk mendorong penerbitan obligasi daerah jadi salah satu fokus kami tahun ini. Saat ini, Pefindo sedang melakukan analisis awal untuk penetapan rating keuangan Pemprov Sulsel," katanya saat pertemuan tahunan OJK Provinsi Sulsel, Selasa (30/1/2018).
Penerbitan obligasi daerah diestimasi pula bisa lebih memperkuat industri pasar modal di Sulsel yang saat ini terus mencatatkan grafik pertumbuhan terkhusus dari sisi investor ritel yang berbasis di Sulawesi Selatan.
OJK Regional 6 Sulampua mencatat, investor ritel pasar modal di Sulsel sepanjang 2017 mencapai 8.867 investor atau tumbuh sebesar 18,65% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mana nilai transaksi mmenyentuh angka Rp6,95 triliun.
Selain itu, papar Zulmi, otoritas juga akan terus melakukan sosisalisasi maupun asistensi terhadap perusahaan atau korporasi yang berbasis di Sulsel agar memanfaatkan pendanaan dari pasar modal melalui skema penawaran saham perdana (initial public offering/IPO).
Sebagai informasi, besaran nilai obligasi daerah yang bisa diterbitkan Pemprov Sulsel melalui skema tersebut sebesar 75% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) kumulatif tahunan yang dilaporkan.
Adapun pada tahun ini, proyeksi PAD Sulsel sebesar Rp3,92 triliun yang berarti jika hal tersebut terealisasi maka besaran nilai obligasi yang memungkinkan diterbitkan Pemprov Sulsel di kisaran Rp2 triliun dengan catatan seluruh persyaratan maupun kelayakan terpenuhi.
Di sisi lain, urai Zulmi, penguatan peran pasar modal dilakukan secara simultan dengan penguatan sektor lainnya dalam kerangka Industri Jasa Keuangan (IJK) yang juga konsisten mencatatkan grafik pertumbuhan.
Sebagai gambaran, pertumbuhan industri perbakan di Sulsel pada 2017 lalu menorehkan pertumbuhan aset sebesar 7,21% secara tahunan (yoy) menjadi Rp142,08 triliun disertai dengan fungsi intermediasi terjaga pada level yang tinggi tercermin dari rasio LDR 125,64%.
Kinerja positif juga ditorehkan industri keuangan non bank (IKNB) di Sulsel, di mana aset dana oensiun tumbuh 7,28%, piutang perusahaan pembiayaan bergerak 8,31%, aset modal ventura naik 19,67% serta beberapa segmen lainnya.
"Kami optimistis, kinerja IJK di Sulsel pada tahun ini bisa bertumbuh lebih tinggi lagi sehingga berperan besar terhadap perekonomian daerah dengan tetap menjaga stabilitas sektor jasa keuangan," katanya.
Dalam kesempatan sama, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang mengatakan penerbitan obligasi daerah sebagai alternatif instrumen pendanaan dalam rangka mendukung pembangunan daerah, tenah dikaji secara komprehensif termasuk menghitung tingkat resiko.
"Pendanaan proyek infrastruktur publik dari pasar modal tentu bisa dimanfaatkan, tetapi saat ini kami masih berkoordinasi dengan OJK dan pihak terkait terhadap peluang alternatif pendanaan ini," katanya.
