.jpg)
Bisnis.com, MAKASSAR - Satgas Waspada Investasi Wilayah Sulsel tengah melakukan koordinasi secara intensif dengan seluruh jajaran satuan tugas guna mendalami kebijakan bisnis dari Abu Tours sebagai salah satu travel haji dan umrah yang berbasis di daerah tersebut.
Ketua Tim Kerja Satgas Waspada Investasi Wilayah Sulsel, Indarto Budiwitono mengemukakan langkah tersebut untuk mamastikan jika kebijakan dari Abu Tours yang melakukan penundaan pemberangkatan jemaah tidak berklasifikasi rangkaian dari praktik investasi bodong.
"Sejauh ini memang nampaknya bukan ke arah sana [investasi bodong], apalagi kami tidak memiliki info bagaimana kondisi keuangan Abu Tours. Kami juga masih berkoordinasi dengan Kemenag perihal hal ini," katanya saat dihubungi Bisnis, Jumat (19/1/2018).
Sebagai informasi, manajemen Abu Tours mengumumkan penundaan pemberangkatan jemaah pada 12 Januari 2017 ini dengan alasan adanya kenaikan penerapan pajak tarif sebesar 5% oleh otoritas Arab Saudi sehingga menimbulkan pembengkakan biaya pemberangkatan ke Tanah Suci.
Mengacu pada kenaikan tarif pajak itu, manajemen Abu Tours selanjutnya menjanjikan kepada jemaah jika pemberangkatan mulai dilakukan Februari 2018 mendatang tanpa memberikan rincian detail waktu pemberangkatan.
Padahal merujuk data Kanwil Kemenag Sulsel sesuai dengan pelaporan Abu Tours, terdapat sebanyak sekitar 27.000 jemaah umrah yang mestinya diberangkatkan secara bergelombang mulai Januari 2017.
Berdasarkan kondisi tersebut, kata Indarto koordinasi dengan Kanwil Kemenag Sulsel menjadi salah langkah penting untuk kemudian melakukan verifikasi terhadap manajemen Abu Tours termasuk menelisik kemampuan finansial perusahaan untuk merealisasikan pemberangkatan para kreditur atau jemaah umrah.
Menurut Indarto yang juga sebagai menjabat sebagai Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Regional 6 Sulampua, langkah penundaan pemberangkatan yang dilakukan manajemen Abu Tours diharapkan murni sebuah langkah bisnis untuk menekan pembengkakan biaya tanpa merugikan para jemaah yang telah menyetor dana pelunasan.
"Kami intensifkan dulu koordinasi, karena kami tidak bisa secara langsung melakukan verfikasi ke Abu Tours," katanya.
Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Sulsel, Kaswad Sartono, sebelumnya menyebut jumlah jemaah Abu Tours yang belum diberangkatkan sebanyak 27.000 orang serta belum memiliki jadwal pasti pemberangkatan umrah.
Kendati demikian, lanjut dia, pihaknya belum menerima pengaduan secara resmi dari jemaah yang merasa dirugikan atas kebijakan penundaan pemberangkatan yang dilakukan Abu Tours.
"Namun yang jelas, mereka [Abu Tours] sudah menyatakan komitmen akan menuntaskan pemberangkatan seluruh jamaah-nya. Jika kemudian mereka ingkar, tentu kami akan melakukan tindakan," katanya.
Kaswad menambahkan, Abu Tours saat ini memang masih punya masalah terhadap dampak promo umrah yang sudah mereka terapkan sebelum September 2017.
Adapun besaran tarif promo yang sebelumnya digencarkan oleh Abu Tours mulai dari Rp12,5 juta, Rp14,5 juta serta tertinggi Rp16 juta per jemaah, dengan kata lain lebih rendah dibandingkan dengan tarif yang ditawarkan oleh travel umrah lainnya.
"Kalau saat ini memang keluhan Abu Tours adalah masih sebatas penundaan jadwal pemberangkatan umrah. Tetapi sebenarnya terkait mulurnya jadwal, itu adalah hal teknis dan masih bisa dibicarakan baik-baik," ucapnya.
Terkait penundaan itu, lanjut Kaswad, pihaknya masih berpandangan positif kepada Abu Tours sembari tetap menunggu dulu laporan dari jemaah.
"Jika ada yang dirugikan, kami akan tindak [Abu Tours]," katanya.
Sementara itu, Direktur Marketing Abu Tours, Jamal yang dihubungi Bisnis belum juga memberikan jawaban detil perihal langkah penundaan pemberangkatan jemaah umrah.
Secara kalkulasi, total dana minimum yang dihimpun Abu Tours dari promo tarif umrah yang digencarkan sejak tahun lalu dengan janji pemberangkatan awal 2018, mencapai Rp375 miliar dengan asumsi sebagian besar 27.000 jemaah mendaftar paket dengan harga Rp14,5 juta.
