Bisnis.com, MAKASSAR - Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo merealisasikan penjaminan di wilayah timur sepanjang tahun lalu sebesar Rp15,66 triliun.
Kepala Perum Jamkrindo Wilayah IX Hamim Bugi Afianto mengemukakan sebagian besar penjaminan itu dari sektor produktif dengan volume mencapai Rp11,57 triliun atau kompoisi sebesar 73,88%.
Khusus untuk sektor produktif, lanjut dia, masih terkonsentrasi pada penjaminan KUR melalui bank penyalur Wilayah IX yang mencakup Sulawesi, Maluku dan Papua.
"Khusus KUR yang kami jamin untuk Wilayah IX itu sekitar Rp7,2 triliun, sedangkan sisanya bersumber dari lini penjaminan lain untuk segmen produktif," katanya kepada Bisnis, Senin (8/1/2018).
Adapun untuk outstanding penjaminan non produktif yang direalisasikan Perum Jamkrindo Wilayah IX sepanjang tahun lalu sebesar Rp4,09 triliun.
Secara kumulatif, papar Hamim, kinerja penjaminan mengalami pertumbuhan cukup tinggi dengan laju di kisaran 20% kendati dari sisi capaian terhadap target 2017 tidak menyentuh level optimal di angka 100%.
Sebagai informasi, proyeksi volume penjaminan pada tahun ini sebesar Rp16,78 triliun atau dengan kata lain capaian realisasi penjaminan Wilayah IX berada pada angka 93%.
"Tahun lalu sebenarnya cukup berat terhadap industri penjaminan, cukup berat, ada beberapa kendala yang hadapi terutama pada non KUR. Tetapi kinerja tetap mengalami pertumbuhan secara year on year," papar Hamim.
Di sisi lain, pembayaran klaim yang direalisasikan perseroan pada tahun lalu atas resiko terhadap lini penjaminan secara kumulatif mencapai Rp185,95 miliar.
Secara terperinci, besaran pembayaran klaim untuk segmen produktif mendominasi dengan nilai mencapai Rp142,67 miliar sedangkan selebihnya berasal dari segmen non produktif sebesar Rp43,28 miliar.
Adapun untuk tahun ini, perseroan bakal memulai bisnis penjaminan manajemen modal atau Capital Management Guarantee dengan memprioritaskan bank pembangunan daerah (BPD) di Wilayah IX.
Hamim menjelaskan, produk tersebut juga diharapkan bisa menjadi alternatif bagi BPD untuk menurunkan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sehingga mempermudah dalam kegiatan ekspansi tanpa menambah modal.
Melalui skema tersebut, lanjutnya memungkinkan perbankan melakukan ekspansi tanpa harus menambah modal. Penjaminan inipun sudah berpayung hukum lewat POJK No.2/2017.
"Sudah ada beberapa BPD kami sasar yang dimulai dengan tahapan sosialisasi, diantaranya Bank Sulutgo dan Bank Sultra. BPR juga bisa bekerjasama," paparnya.
