Pengendalian Inflasi Sulsel 2025, Begini Strateginya

Bisnis.com, MAKASSAR — Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah menyusun strategi agar inflasi di Sulawesi Selatan pada 2025 tetap terjaga, di mana sasaran inflasi pada tahun ini diperkirakan pada rentang 1,5% - 3,5%.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulsel Rizki Ernadi Wimanda mengatakan pihaknya bersama TPID telah berkomitmen melanjutkan dan memperkuat sinergi pengendalian pada tahun ini dengan tetap mengacu pada kerangka 4K, yaitu memperhatikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Dalam hal keterjangkauan harga, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) serentak di seluruh daerah di Sulsel akan lebih digencarkan, khususnya saat hari raya keagamaan. Begitu juga dengan optimalisasi program Mini Distribution Centre (MDC) untuk menyediakan kebutuhan pangan strategis masyarakat dengan harga yang terjangkau sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) pada beberapa lokasi pasar. 

MDC sendiri, dikatakannya telah diimplementasikan pada kota-kota IHK di Sulsel dan selanjutnya akan diperluas pada kota-kota non IHK lainnya.

"Kita juga akan mendorong pemanfaatan dana APBD untuk program pengendalian inflasi dan dana desa untuk program ketahanan pangan," paparnya kepada Bisnis, Rabu (15/1/2025).

Pada ketersediaan pasokan, TPID telah berkoordinasi bersama Bulog terkait percepatan penyaluran beras SPHP atau beras pemerintah, terutama untuk memenuhi kebutuhan pada momen hari raya keagamaan seperti Ramadan dan ldulfitri.

Dukungan benih unggul kepada petani melalui Program Mandiri Benih untuk penguatan produktivitas padi juga akan diakselerasi. Begitu pun dengan sinergi bersama pemerintah kabupaten/kota untuk penyediaan Cadangan Beras Pemda (CBPD) guna mendukung ketahanan pangan serta mendorong penerapan digital farming pada komoditas hortikultura (bawang merah dan cabai) untuk efisiensi biaya dan peningkatan produktivitas.

TPID juga akan fokus dalam memperlancar distribusi, utamanya melalui kerja sama dengan distributor atau toko ritel untuk distribusi komoditas pangan. Bahkan tahun ini rencananya akan didorong perluasan pada beberapa ritel modern seperti Alfamart dan lndomaret.

"Selain itu juga memperkuat penyaluran subsidi ongkos angkut melalui penggunaan anggaran biaya tidak terduga atau BTT oleh Pemda dan penguatan Kerja sama Antar Daerah (KAD) untuk memenuhi kebutuhan komoditas pangan, bagi daerah yang defisit dan untuk memasarkan komoditas dari daerah surplus atau penghasil," jelasnya.

Terakhir, Bank Indonesia akan selalu melakukan komunikasi efektif melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk sinergi bersama program pengendalian inflasi. Kemudian sosialisasi dan edukasi belanja bijak secara rutin berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, influencer, maupun pimpinan daerah.

"Kami juga mengoptimalisasi pemanfaatan website neraca pangan di Sulsel oleh anggota TPID Sulsel untuk membantu perumusan kebijakan pengendalian inflasi yang tepat sasaran," tutur Rizki.

Pj Gubernur Sulsel Fadjry Djufry mengatakan pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah strategi untuk pengendalian inflasi pada 2025 ini. Antara lain, setiap Senin, pihaknya akan melakukan pengecekan pelaksanaan penanganan inflasi untuk evaluasi tiap pekan.

Pemerintah provinsi juga akan melakukan peninjauan rutin ke pasar-pasar, melaksanakan gerakan pangan murah dan pasar murah, pembentukan mini distribution center, dan melakukan subsidi harga.

"TPID kabupaten/kota kami minta melaporkan sembilan langkah konkret setiap hari Sabtu kepada TPID Provinsi. Juga akan dilakukan pemantauan harga barang kebutuhan pokok bersama BPS, dan monitoring harga melalui aplikasi info harga pangan," imbuhnya.