.jpg){kind=small}
Bisnis.com, MAKASSAR - Aktivitas ekonomi Provinsi Gorontalo disebut akan sangat terganggu jika operasional Bandara Djalaluddin dihentikan. Provinsi ini dikhawatirkan bisa menutup konektivitas dunia luar yang akan berdampak besar terhadap kehidupan ekonomi masyarakat hingga pendapatan daerah.
Hal ini menyusul adanya rencana eksekusi lahan oleh pihak Pang Moniaga, selaku pemenang putusan Mahkamah Agung (MA) dalam perkara sengketa lahan di bandara tersebut. Meskipun pihak bandara menyatakan jika sengketa lahan selama ini tidak mengganggu operasional, namun adanya putusan MA berpotensi membuat aktivitas Bandara Djalaluddin dihentikan.
Ekonom Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof Marsuki mengatakan, tidak adanya bandara di Gorontalo akan sangat merugikan bagi aktivitas masyarakat, apalagi Gorontalo memiliki lokasi yang begitu strategis sebagai mitra Sulawesi Utara (Sulut) dan Sulawesi Tengah (Sulteng).
Wilayah ini dikenal telah menjadi fasilitasi penghubung antar wilayah di bagian utara Sulawesi yang memiliki potensi ekonomi cukup bagus dan strategis, bukan hanya untuk Gorontalo saja, tapi juga penunjang wilayah sekitarnya. Pergerakan manusia ke wilayah tersebut akan sangat terganggu, baik untuk urusan rumah tangga maupun urusan bisnis. Kondisi ini tentu akan sangat mempengaruhi potensi investasi yang bisa masuk ke Gorontalo dan sekitarnya.
"Pergerakan orang di sana kan sampai ke Maluku bahkan pernah ke Filipina, bukan hanya untuk urusan rumah tangga, tapi juga urusan bisnis. Makanya, tidak adanya bandara akan menutup jaringan komunikasi ke wilayah yang selama ini menjadi mitra hubungun secara ekonomi, Gorontalo akan tertutup dengan dunia luar, ini ironis," ungkap Marsuki kepada Bisnis, Senin (29/1/2024).
Selain itu dampak besar juga akan dialami pemerintah setempat. Penutupan bandara akan mengganggu pendapatan daerah. Pemerintah Gorontalo disebut akan mengalami kerugian akibat tidak ada lagi pemasukan dari pajak dan retribusi yang berasal dari operasional bandara.
Baca Juga
"Jangan lupakan juga maskapai, mereka juga pasti akan mengalami kerugian akibat tidak ada lagi rute ke wilayah tersebut. Padahal Gorontalo kan salah satu tujuan yang cukup strategis," paparnya.
Marsuki menerangkan, kerugian dari tidak beriperasinya Bandara Djalaluddin juga akan dirasakan wilayah tetangga yaitu Sulteng. Pasalnya untuk mencapai salah satu destinasi wisata populer, Taman Nasional Kepulauan Togean di Sulteng, wisatawan cenderung menggunakan akses bandara ini.
Oleh karena itu, tidak adanya bandara di Gorontalo dipastikan akan membuat jumlah kunjungan di destinasi wisata tersebut berkurang drastis.
"Sulteng kan memang lagi gencar mempromosikan wisata di Kepulauan Togean, di mana aksesnya memang paling banyak melalui Bandara Djalaluddin. Jadi kalau bandara itu ditutup, maka pasti wisatawan akan berkurang," jelasnya.
Marsuki pun menyarankan agar pemerintah provinsi maupun yang berwenang, untuk segera mencari solusi terkait persoalan ini sebelum dampak buruk benar-benar terjadi kepada masyarakat.
"Pemerintah harus turun tangan secepatnya, jangan sampai kerugian ini meluas. Bisa dengan mencarikan lokasi alternatif, tapi itu kan mahal dan lama, jadi mungkin negosiasi ulang karena ini merupakan kepentingan publik, melampaui kepentingan di atas segalanya," tutupnya.
