Bisnis.com, PALU - Bupati Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Moh Asrar Abd Samad mengeluhkan beberapa perusahaan pertambangan yang beroperasi di daerah itu karena tidak pernah berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
Keluhan itu disampaikan Asrar di hadapan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Rusli Dg Pallabi saat melakukan kunjungan kerja ke daerah itu, Jumat (11/9/2020).
Dalam kunjungan itu Rusli mengunjungi langsung perusahaan yang dikeluhkan pemerintah daerah Morowali Utara didampingi sejumlah pejabat lainnya seperti Sekkab Morowali Utara Guntur, dan Asisten Bidang Pembinaan Viktor Tamehi.
Kunjungan itu dilakukan untuk mengevaluasi tenaga kerja, pembebasan lahan, keamanan, dan masalah lainnya yang berpotensi muncul di lapangan.
Asrar mengatakan pihak perusahaan yang sedang membangun smelter di daerah itu lebih memilih berkoordinasi dengan kepala desa dibanding bupati.
"Sementara masyarakat sering menyampaikan keluhannya kepada kami," katanya.
Baca Juga
Mencermati keluhan bupati tersebut, Wakil Gubernur Rusli beserta rombongan didampingi bupati langsung meninjau ke perusahaan tambang serta lokasi pembangunan smelter salah satunya PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Desa Bunta Kecamatan Petasia Timur, dan PT Stardust Estate Investmen (SEI).
Rombongan diterima langsung Direktur GNI Mr. Yin dan PT SEI, Sumanto.
Wakil gubernur meminta kepada pihak perusahaan agar senantiasa menjalin koordinasi dengan pemerintah setempat, dan mengikuti segala aturan yang telah ditetapkan termasuk kesepakatan penggunaan tenaga kerja lokal dan asing.
"Perbandingan 10:1 atau 10 orang tenaga lokal dan seorang tenaga asing," katanya.
Terkait hal tersebut, Direktur GNI, Mr Yin menyampaikan progres pembangunan smelter yang mulai dikerjakan 26 September 2019 tersebut.
"Kami telah mempekerjakan 1.147 karyawan dengan luas lahan 1.377 hektare," katanya.
Dia mengatakan menurut rencana dalam waktu dekat perusahaan akan kembali menambah tenaga kerja sebanyak 1.000 orang.
"Kami juga harapkan adanya penambahan lahan 2.000 hektare," kata Yin.
