Bisnis.com, MANADO - Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara (Suluttenggomalut) memperkuat sumber daya manusia dan mendorong digitalisasi sebagai upaya pencegahan korupsi.
Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak Suluttenggomalut Agustin Vita Avantin mengungkapkan di DJP ada reformasi birokrasi, termasuk berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi suatu pilar yang sangat krusial.
Dia menilai perlu membangun sdm yang betul-betul memiliki nilai. Menurutnya, sdm tidak hanya professional dan tanggung jawab, tetapi memiliki kreatifitas yang lebih bagus.
“Kita ingin mencapai kondisi yang paling baik. Karena target tidak akan pernah berkurang. Target akan bertambah, tantangan akan bertambah. Dengan kondisi sdm yang lebih bagus, kita harus mengarahkan sdm ini untuk menjadi yang lebih unggul, bermutu dan bisa mengakselerasi target penerimaan kita,” katanya usai talkshow bertema Tanpa Korupsi Kemenkeu Kuat Indonesia Maju di Manado, Rabu (11/12/2019).
Oleh karena itu, DJP Suluttenggomalut melakukan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia). Menurutnya, tujuan dari pagelaran tersebut adalah sebagai salah satu pembinaan terhadap sumber daya manusia seiring dengan harapan pemerintah Indonesia yakni SDM kuat Indonesia Maju.
Ajang tersebut, lanjutnya, sekaligus menjadi pengingat dan terus memperkuat SDM untuk semakin menerapkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di Kementerian Keuangan yakni integritas, professional, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan.
Apalagi, saat ini pegawai di DJP Suluttenggomalut sebanyak 65% merupakan kaum milenial yang cenderung bekerja cepat. Dia yakin bahwa milenial memiliki dua ciri yakni professional dan mandiri.
“Ini menjadi tugas kami untuk mengarahkan yang lebih baik. Memberikan bekal yang lebih baik. Kepada milenial ini kami berharap banyak Indonesia akan lebih baik lagi,” ujarnya.
Dia berharap dengan adanya peringatan Hakordia tersebut, para pegawai khususnya milenial menjadi betul-betul baik dan melakukan yang terbaik, berprestasi, berbakti tanpa korupsi.
Kepala Kantor Wilayah Dirjen Kekayaan Negara Suluttenggomalut Aloysius Dhaniarto (kanan) bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak Suluttenggolut Agustin Vita Avantin (kiri), Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara Muhdi (tengah), Kepala Kantor Wilayah Dirjen Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara Cerah Bangun (dua kanan) dan Kepala Satgas Korsubdak Wilayah IX KPK Dwi Aries Sudarto (dua kiri) dalam talkshow bertema Tanpa Korupsi Kemenkeu Kuat Indonesia Maju dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia di Manado, Rabu (11/12/2019). / Bisnis-Lukas Hendra.
DIGITALISASI UPAYA PREVENTIF
Vita menilai digitalisasi juga memiliki peran sebagai tindakan preventif terhadap korupsi. Oleh karena itu, DJP Suluttenggomalut memiliki whistleblower sistem.
“Dengan adanya sistem itu, siapa saja bisa melakukan pengaduan via digital secara langsung, misalnya pengaduan terkait pengendalian gratifikasi,” katanya.
Senada, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara Muhdi juga menilai digitalisasi memiliki peran penting terhadap pencegahan korupsi. Oleh karena itu, saat ini DJPB juga sudah menerapkan digitalisasi.
“Sudah ada aplikasi. Bila ada perubahan anggaran kita bisa pantau, sehingga lebih transparan,” ujarnya.
Namun, lanjutnya, penciptaan budaya kerja memang menjadi hal penting dalam rangka mencegah terjadinya korupsi. Dia mencontohkan misalnya budaya Korea atau Jepang yang karena malu melakukan korupsi lalu mengundurkan diri.
“Nah, rasa malu ini yang seharusnya juga menjadi budaya,” katanya.
