Bisnis.com, MAKASSAR -- Penerimaan pajak reklame dinilai sebagai salah satu penopang utama dalam struktur PAD Kota Makassar dalam beberapa tahun terakhir sejalan dengan makin meningkatnya minat pemanfaatan kanal promosi offline tersebut oleh berbagai segmen industri maupun segmen lainnya.
Kendati demikian, masih terdapat sejumlah aspek yang dinilai masih mengganjal optimalisasi penerimaan pajak reklame Kota Makassar termasuk salah satunya adalah tata kelola dukungan peraturan hingga implementasi yang masih relatif tidak transparan bagi stakeholder.
Kondisi tersebut kemudian menjadi salah landasan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulsel untuk menggelar diskusi publik yang akan membahas detail kebijakan publik otoritas Makassar dalam upaya optimalisasi penerimaan PAD, terkhusus sektor pajak reklame, agar lebih akomodatif, berimbang serta implementatif.
Menurut Ketua AMSI Sulsel Herwin Bahar, diskusi publik itu juga bakal mengurai potensi reklame Makassar sebagai salah satu penopang Penerimaan Asli Daerah (PAD) serta sumbu pemicu perekonomian kota agar lebih laju.
Dia melanjutkan, segala langkah optimalisasi mesti dibarengi dengan tetap mengacu pada prinsip berimbang, yakni memberikan ruang setara bagi seluruh sektor industri untuk memanfaatkan reklame di Kota Makassar sebagai kanal promosi maupun kampanye produk.
Herwin mencontohkan, salah salah satu kebijakan otoritas Makassar yang dapat dibahas dalam forum diskusi publik AMSI Sulsel ini terkait adanya wacana pelarangan reklame rokok.
"Sehingga diskusi publik ini bisa menjadi ruang untuk otoritas (Pemkot Makassar) serta seluruh stakeholder untuk memadukan persepsi. Apakah tepat melakukan pembatasan pemanfaatan reklame untuk sektor tertentu, dan apakah itu telah memenuhi aspek berkeadilan dan berimbang. Ini sasaran utama diskusi AMSI Sulsel," paparnya.
Herwin Bahar memandang isu pajak reklame berikut dengan peraturan yang adil, berimbang dan implementatif sangat dibutuhkan kelak, mengingat Kota Makassar telah berkembang menjadi pilar utama ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan.
Tercatat kontribusi Makassar mencapai 34,17% atau lebih dari sepertiga dari ekonomi Sulawesi Selatan. Selama 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar meningkat drastis. Bahkan, pertumbuhan ekonomi kota Makassar yang mencapai 8,23% melesat lebih jauh ketimbang pertumbuhan ekonomi Sulawesi Sulewesi yang hanya mencapai 7,07%.
"Memang tidak mudah menjaga pertumbuhan ekonomi secara konsisten untuk terus bergerak positif di tengah perlambatan ekonomi global dan regional yang terjadi belakangan ini. Perlambatan ekonomi menjadi salah satu penyebab rendahnya capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Makassar tahun 2018," kata dia.
Berdasarkan laporan PJ Walikota Makassar Iqbal Suhaeb pada rapat paripurna LKPJ Tahun Anggaran 2018 di DPRD Makassar 8 Juli 2019, memaparkan PAD Kota Makassar hanya terealisasi sebesar Rp136,16 miliar diakibatkan kondisi perekonomian di Makassar melambat dan bahkan pelaku usaha baru cenderung menunggu kebijakan-kebijakan baru.
Dari kalangan legislator Kota Makassar, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Makassar bahkan meminta kepada pemerintah kota agar fokus dalam mengoptimalkan target Pendapatan Asli daerah (PAD).
Adapun pada diskusi yang digelar pada Kamis (3/10/2019) siang ini, AMSI Sulsel mengundang beberapa pembicara yang memahami kondisi perekonomian daerah. Diantaranya Irwan R Adnan selaku Kepala Bapenda Kota Makassar yang akan membahas tentang optimalisasi pencapaian target, tantangan dan tata kebijakan PAD Kota Makassar.
Kemudian beberapa penanggap yakni Anggota DPRD Kota Makassar Irwan Djafar, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo bersama Pengamat Kebijakan Publik Dr. Muhammad Akbar, M.Si akan berinteraksi bersama peserta diskusi. Adapun sebagai pemantik diskusi, Pj Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb memberikan keynote speech sebagai pembuka diskusi publik yang diikuti oleh sejumlah kalangan terkait di Makassar tersebut.
