Bisnis.com, MANADO – Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung PT Membangun Sulut Hebat (MSH) dijanjikan tambahan modal dari pemerintah provinsi melalui penyertaan aset yang diproyeksikan rampung tahun depan.
Direktur Utara MSH Jefferson Lungkang mengatakan bahwa skema itu diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada awal pekan ini. Kebutuhan tambahan modal disetor akan dipenuhi melalui penyertaan aset Pemprov Sulut selua sekitar 92 hektare.
“Pemprov Sulut akan mengupayakan agar modalnya dikonversi dengan aset, kalau aset itu masuk maka nilainya sudah hampir Rp1 triliun, sudah memenuhi kewajiban Pemprov,” katanya kepada Bisnis, Rabu (21/8/2019).
Proses penyertaan aset lahan itu akan melalui proses penghibahan status kepemilikan dari Pemprov Sulut ke MSH, melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, nilai aset lahan itu mencapai sekitar Rp930 miliar.
Jeffri, sapaan akrabnya, menuturkan bahwa dalam Perda pembentukan MSH sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Sulut, modal dasar perusahaan itu ditentukan sebesar Rp100 miliar. Dari jumlah itu, 25% merupakan kewajiban modal disetor dari Pemprov Sulut.
Kendati demikian, hingga saat ini Pemprov Sulut baru menyetorkan modal sebesar Rp5 miliar. Jumlah itu terus berkurang seiring dengan operasional pendirian MSH sejak 2017. Di sisi lain, MSH membutuhkan tambahan modal untuk segera memaksimalkan pengelolaan KEK Bitung.
Baca Juga
Modal sebanyak Rp6 miliar yang dimiliki MSH pada dua tahun lalu terus berkurang untuk kebutuhan operasional perusahaan. Jeffri mengatakan, berdasarkan laporan akhir tahun lalu, modal yang dimiliki MSH tersisa Rp2,9 miliar.
Dia mengatakan, Pemprov Sulut berjanji akan mempercepat proses hibah itu. Namun, menurutnya hal itu tidak akan terselesaikan dalam waktu dekat atau hingga akhir tahun ini. Dia optimistis penghibahan lahan dapat terlaksana pada tahun depan.
“DPRD nanti akan ada pergantian, baru dilantik September, jadi mungkin masih perlu waktu di. Memang ya kalau dalam tahun ini kami rasa belum bisa selesai, paling di tahun depan kami rasa masih bisa dikejar [penghibahan lahan],” katanya.
Kendati demikian, Jeffri mengatakan bahwa pihaknya tetap dapat memfasilitasi investor yang tertarik masuk di lahan 92 hektare meski proses hibah belum rampung. Dia mengatakan, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan proses sewa lahan kepada Pemprov Sulut.
Jeffri menuturkan, MSH juga tetap terbuka untuk bekerja sama dalam melakukan pengelolaan KEK Bitung dengan pihak swasta. Dia mengakui proses pengelolaan lahan itu tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh MSH.
Karakteristik lahan kawasan yang masih berbukit memerlukan biaya pengelolaan yang tinggi. Menurutnya, hal ini menjadi alasan utama MSH memerlukan mitra pengelola KEK Bitung. Pihaknya tidak memiliki kemampuan finansial yang mencukupi untuk melakukan pengelolaan sendiri.
“Karena lahan KEK Bitung saat ini bentuknya agak berbukit, jadi perlu adanya untuk pengelolaan, misalnya untuk cut and fill, untuk pematangan lahan, itu kan butuh modal juga, perlu duit juga pada akhirnya,” katanya.
Sejauh ini, MSH sudah meneken kerja sama dengan China Road and Bridge Corporation (CRBC) untuk pengelolaan KEK Bitung. CRBC akan terlebih dahulu melakukan uji kelayakan maksimal selama 2 tahun untuk memastikan peluang kerja sama lebih lanjut.
“Dia [CRBC] baru menilai kemungkinan proyek, kalau cocok mereka pasti akan membangun kerja sama tapi itu 2 tahun prosesnya. Kalau sudah jadi, mereka setuju, baru bisa kerja sama, bikin pematangan lahan,” katanya.
