Bisnis.com, MANADO—Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung PT Membangun Sulut Hebat (MSH) menyatakan akan membuat mendirikan anak perusahaan baru bersama China Road and Bridge Corporation (CRBC) sebagai pengelola.
Direktur Utama MSH Jefferson Lungkang menyatakan, rencana tersebut sebelumnya sudah diprakarsai melalui penandatanganan nota kesepahaman antara kedua belah pihak. Kerja sama melalui kesepahaman itu akan berlanjut ke dalam nota perjanjian.
“Mereka sudah ada perwakilan dari 5 tahun lalu di sini, mereka sudah menandatangani MoU [memorandum of understanding], sekarang sudah turun ke MoA [memorandum of agreement], tinggal satu dua waktu akan ditandatangani,” katanya kepada Bisnis, belum lama ini.
Nota kesepahaman ditandangani oleh Pemprov Sulut dengan China Communications Construction Company (CCCC) yang merupakan perusahaan induk CRBC. Adapun, nota perjanjian akan ditandatangani oleh MSH sebagai BUMD dari Pemprov Sulut dan CRBC.
Dia menjelaskan, perusahaan tersebut akan bertugas membawa investor dari negara mereka untuk berinvestasi di KEK Bitung. Perusahaan itu, lanjutnya, juga akan terlibat dalam pembebasan lahan dan pembangunan pabrik di sana.
“Fungsinya ke pengelola dan pembangun, akan mengadakan promosi ke negara dan daerahnya. Kemudian membangun apa yang butuh kami bangun di situ, bisa langsung oleh mereka,” tuturnya.
Baca Juga
Jeffri, sapaan akrabnya, anak perusahaan pengelola KEK Bitung tersebut akan melibatkan penanaman modal langsung dari CRBC dan MSH. Namun demikian, terdapat perbedaan skema penghitungan modal dasar di antara keduanya.
MSH, lanjutnya, akan menghitungkan penyertaan aset lahan seluas 92,6 Ha sebagai modal dasar dengan nilai mencapai sekitar Rp1 triliun. Sementara itu, CRBC akan menanamkan modal dalam bentuk dana, bukan berbentuk lahan.
“Untuk tanah, kami kasih berapa harganya, misalnya 92,6 hektare ini, porsinya 50-50 maka mereka harus siapkan sekitar Rp1 triliun, sesuai dengan perkiraan harga tanahnya. Mereka siapkan Rp1 triliun, dalam bentuk cash, kalau kami dalam bentuk aset,” ujarnya.
Kendati demikian, dia mengatakan bahwa lahan 92,6 Ha tersebut saat ini belum resmi dimiliki oleh MSH. Lahan tersebut masih dimiliki Pemerintah Provinsi Sulut. Proses pelimpahan atau penghibahan lahan itu masih menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut.
Dia mengatakan bahwa dalam rencana pengembangan selanjutnya, modal tambahan dari CRBC akan dipergunakan untuk melakukan pembebasan lahan ataupun membangun infrasturktur penunjang di KEK Bitung.
KEK Bitung baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada awal bulan ini, meski kawasan tersebut sudah ditetapkan sebagai KEK sejak 2014. Lahan yang ditetapkan sebagai KEK mencapai 534 Ha, namun proses pembebasan lahan menjadi ganjalan sejak kawasan ini ditetapkan.
Hingga saat ini, tercatat ada 16 perusahaan eksisting yang sudah berdiri di sana sebelum statusnya berubah menjadi KEK. Di luar itu, baru ada tiga perusahaan baru yang berinvestasi selepas status KEK ditetapkan.
Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Indo Jaya Fortuna dengan investasi senilai Rp350 miliar, PT Pacific Ocean Fishery dengan nilai investasi mencapai Rp650 miliar, dan PT Futai Sulawesi Utara dengan investasi senilai Rp1,4 triliun.
Nama terakhir merupakan perusahaan dari China yang mendirikan pabrik pengolahan kertas dan bijih plastik atau pulp and paper. Perusahaan tersebut telah menguasai atau membebaskan lahan seluas 6,8 Ha di luar 92,6 Ha yang akan dimiliki MSH.
Investasi yang akan terserap oleh KEK Bitung diperkirakan mencapai Rp35,2 triliun dengan rincian pembangunan kawasan senilai Rp2,3 triliun dan investasi pelaku usaha mencapai Rp32,9 triliun. Sebelumnya, Dewan Nasional KEK menyatakan nilai investasi masuk sudah mencapai Rp3,8 triliun.
Dari sisi penyerapan tenaga kerja, KEK Bitung diproyeksikan dapat menyerap 34.710 orang. Namun demikian, hingga 2017 realisasi penyerapan tenaga kerja masih jauh dari target, baru mencapai 70 orang.
KEK Bitung yang ditetapkan melalui PP Nomo 32 Tahun 2014 ini juga diproyeksikan memberi dampak peningkatan output senilai Rp8 triliun—Rp11 triliun terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025.
