Bisnis.com, MANADO—Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyoroti persoalan kemiskinan dan ketimpangan saat menghadiri Musyawarah Perencenaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Gorontalo.
Bambang mengatakan bahwa penyebab tingginya angka kemiskinan di Gorontalo adalah rendahanya produktivitas dan nilai tambah dari sektor pertanian yang merupakan mata pencaharian utama penduduk.
“Terdapat empat kabupaten yang berada di bawah rata-rata PDRB perkapita kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Gorontalo. Ketimpangan ini disebabkan kondisi distribusi geografis pendapatan tidak merata,” kata Bambang, Senin (1/4/2019) di Gorontalo.
Dikutip dari siaran pers, Selasa (2/4/2019), Bambang menambahkan, hal itu turut membuat indeks pembangunan masyarakat (IPM) Gorontalo masih rendah karena rendahnya capaian di tiga komponen utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan tingkat pendapatan masyarakat.
Tingkat kemiskinan Gorontalo 15,83 persen masih tinggi, di atas rata-rata nasional. Namun, pada 2014—2018 angka tersebut terus berkurang dengan lebih cepat dibandingkan dengan nasional. Angka kemiskinan seluruh kabupaten di Gorontalo masih di atas rata-rata nasional, kecuali di Kota Gorontalo.
IPM di Provinsi Gorontalo sebesar 70,81 pada 2017 masih tertinggal dibandingkan nasional. Namun indeks tersebut terus mengalami perbaikan, meski tetap lebih lambat dibandingkan nasional. Pada tingkat kabupaten/kota, hanya IPM di Kota Gorontalo lebih tinggi dari nasional.
Rasio Gini di Provinsi Gorontalo juga lebih tinggi dibandingkan nasional, meskipun mampu turun tajam setahun terakhir. Per Maret 2018, rasio gini Gorontalo mencapai 0,40 persen, lebih tinggi dari rasio secara nasional yang mencapai 0,39%.
Bambang memberikan tiga rekomendasi untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di Provinsi Gorontalo. Pertama, akselerasi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo melalui perbaikan iklim investasi untuk memfasilitasi pembentukan modal, serta peningkatan nilai tambah dan penguatan potensi sektor pertanian.
Kedua, penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif, perluasan akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan ke penduduk miskin, serta peningkatan kapasitas ekonomi produktif melalui program pembukaan akses pasar dan keuangan.
Ketiga, penyediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kualitas SDM.
“Target pembangunan Provinsi Gorontalo untuk mencapai target nasional adalah pertumbuhan ekonomi minimal 6,54 persen, tingkat kemiskinan maksimal 14,89 persen, TPT provinsi maksimal 3,55 persen, dan IPM provinsi minimal 69,27,” jelas Bambang.
Bambang mengatakan bahwa dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Regional 2019 di Balikpapan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Gorontalo mengajukan 730 usulan, dengan 270 di antaranya telah diverifikasi dan dibahas. Sekitar 20,4 persen di antaranya telah disetujui oleh kementrian atau lembaga terkait.
Adapun OPD di Kota Gorontalo mengajukan 2.200 usulan, dengan 206 diantaranya telah diverifikasi dan dibahas di Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang). Sebanyak 17 persen di antaranya disetujui kementrian/lembaga terkait.
“Beberapa proyek usulan daerah yang telah disetujui adalah upgrading IPA Taluduyunu, Pembangunan Embung pertanian, Asuransi Usaha Ternak (AUT) untuk 5 ribu, asuransi pertanian 4 ribu ha, lima Pembangunan RTJK unit Rumah Transmigran, dan revitalisasi pasar rakyat yang dikelola koperasi,” tutur Bambang.
