Bisnis.com, MANADO—Meski tak mencatatkan kinerja cemerlang, Pemerintah Sulawesi Utara menilai positif kinerja PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo (Bank Sulutgo) pada 2018.
“Yang jelas kami sudah melihat laporan tahunan dari Bank Sultgo itu prima, tidak ada hal-hal yang melemahkan,” ujar Gubernur Sulut Olly Dondokambey di Manado, Jumat (8/3/2019).
Pemerintah Sulut merupakan pemegang saham paling besar di Bank Sulutgo, dengan porsi kepemilikan mencapai 36,64%. Adapun pemegang saham terbesar kedua adalah PT Mega Corpora yang memiliki 24,9% saham.
Pada akhir tahun lalu, penyaluran kredit Bank Sulutgo mencapai Rp11,1 triliun, tumbuh 1,84% secara tahunan. Di sisi lain penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) mengalami penurunan 16,88% secara tahunan menjadi Rp10,79 triliun.
Kinerja tersebut membuat perseroan torehan laba bersih perseroan pada akhir tahun lalu mengalami penyusutan. Berdasarkan periode laporan bulanan Desember 2018, laba bersih Bank Sulutgo mencapai Rp260,27 miliar, menurun 13,81% dibandingkan tahun sebelumnya.
Direktur Utama Bank Sulutgo Jeffry A.M. Dendeng mengatakan tantangan yang dihadapi perseroan dan industri perbankan secara umum cukup berat pada tahun lalu. Terutama, tantangan untuk menghimpun dana di tengah tekanan likuiditas perbankan secara nasional.
Baca Juga
“Tahun lalu memang likuiditas tahun lalu ketat karena bunga [simpanan] yang tinggi. Memang persaingannya luar biasa,” ujarnya di Manado (8/3/2019).
Namun demikian, dia mengatakan bahwa tekanan likuiditas sudah mulai reda pada awal tahun in. Dana pemerintah yang keluar pada akhir tahun lalu, lanjutnya, kini sudah kembali ke perseroan. Tambahan dana tersebut membuat likuiditas sedikit melonggar.
“Sekarang sudah tidak terlalu [ketat likuiditas], karena kan untuk kami, dana-dana pemerintah mulai balik, mulai 2—3 januari lah mulai masuk,” imbuhnya.
Dia mengatakan, perseroan optimistis dapat mencatatkan kinerja yang lebih baik pada tahun ini. Perseroan juga mulai menyiapkan strategi untuk menggenjot pertumbuhan kredit dengan memaksimalkan pembiayaan kepada pemerintah daerah.
Pekan depan, perseroan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk membahas pergantian salah satu komisaris yang mundur karena mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPR RI pada pemilu tahun ini.
