Bisnis.com, MAKASSAR -- Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, berhasil meraih predikat B dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2018 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Pemerintah daerah yang dinakhodai oleh Indah Putri Indriani ini berhasil meningkatkan kualitas akuntabilitas-nya, yang pada sebelumnnya berpredikat CC dalam penilaian SAKIP.
Penyerahan penghargaan atas predikat B kepada Pemkab Luwu Utara itu berlangsung di Four Points Makassar, Selasa (19/2/2019), diterima oleh Sekda Daerah Pemkab Luwu Utara, Abdul Mahfud dari Menteri PAN-RB Syafruddin.
Mahfud mengatakan, capaian predikat B itu tidak terlepas dari komitmen, dukungan dan kerja keras seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kinerjanya.
“Apa yang diraih ini bukan sekadar award semata, tapi lebih kepada bagaimana menyelaraskan perencanaan dengan pelaksanaan yang efektif/efesien dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, kita mengapresiasi capaian ini, karena SAKIP ini adalah sebuah ajang evaluasi kinerja dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah,” kata Mahfud.
Penghargaan ini, kata dia, tidak terlepas dari komitmen Bupati Indah Putri Indriani yang dimanifestasikan pada acara Bimtek SAKIP beberapa waktu lalu di Jakarta.
“Terima kasih pula kepada seluruh Perangkat Daerah (PD), khususnya Inspektorat, Bappeda dan Bagian Organisasi dan 11 PD sampel Evaluasi SAKIP yang telah bekerja untuk evaluasi SAKIP Luwu Utara 2018,” katanya.
Sekedar diketahui, Pemkab Luwu Utara menjadi bagian dari jajaran pemerintah daerah di Wilayah III yang mendapatkan apresiasi KemenPAN-RB lantaran berhasil menghemat anggaran daerah hingga Rp6,9 triliun merujuk dari LHE SAKIP.
Secara total, terdapat 186 pemerintah daerah di Wilayah III yang mendapatkan penghargaan SAKIP, terdiri dari 12 Pemerintah Provinsi dan 174 Pemerintah Kabupaten/Kota.
Wilayah III Wilayah III sendiri meliputi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat serta 162 pemerintah kabupaten/Kota di ke-12 provinsi tersebut.
Adapun indikator penilaian dilihat dari tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran, sesuai sasaran yang telah ditetapkan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk diketahui, rangking SAKIP terdiri dari predikat AA yang diberikan kepada pemda yang meraih nilai 90-100, predikat A dengan nilai 80-90, predikat BB dengan nilai 70-80, predikat B dengan nilai 60-70, CC dengan nilai 50-60, untuk C dengan nilai 30-50, sementara untuk predikat D dengan nilai kurang dari 30.
.jpg?w=348&h=261)
