Bisnis.com, MAKASSAR – Pj Gubernur Sulsel Soni Sumarsono meminta Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) Sulsel mengaktifkan kembali posyandu sebagai bagian upaya penanganan gizi buruk.
Sumarsono berpendapat posyandu tidak berjalan efektif dan maksimal memicu sejumlah permasalahan termasuk meningkatnya angka gizi buruk di beberapa daerah.
"Kami melihat keberadaan Posyandu makin tidak efektif bahkan cenderung hilang. Itulah kenapa gizi di Sulsel cenderung di beberapa desa agak terpuruk karena posyandunya tidak aktif," ungkap Sumarsono, Senin (6/8/2018).
Olehnya itu, Sumarsono menginstruksikan kepada BKKBN dan pihak terkait untuk segera melakukan revitalisasi posyandu di beberapa daerah di Sulsel.
Menurutnya, Posyandu merupakan layanan kesehatan yang bisa lebih dekat dengan masyarakat. Di mana Posyandu bisa memenuhi beberapa layanan khususnya bagi anak.
Diketahui Posyandu memiliki lima kegiatan pokok, di antaranya pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, pemeriksaan gizi, imunisasi, penanggulangan diare, dan pelayanan keluarga berencana (KB).
"Posyandu juga sebagai pos pelayanan KB Kesehatan. Ini menjadi sangat penting mengingat program pemerintah yang gencar mensosialisasikan Program KB," jelas Sumarsono.
Menurutnya, Posyandu menjadi tolok ukur kesuksesan dalam memaksimalkan pelayanan dan program tersebut. Hal itu kata Sumarsono perlu dilakukan agar Indonesia, khususnya Sulsel bisa menciptakan generasi penerus yang lebih berkualitas.
"Hari ini kita bertekad meningkatkan kualitas hidup manusia dengan KB. Hasilnya memang tidak dirasakan pada hari ini juga. Tapi 20-25 ke depan dengan generasi yang berkualitas," jelas Sumarsono.
Sementara itu, Kepala BKKBN Provinsi Sulsel Rini Riatika Jauhari menambahkan, saat ini pihaknya juga tengah melakukan sejumlah upaya dalam memaksimalkan kinerja Posyandu utamanya di wilayah pedesaan.
"Kami saat ini masih fokus pada program yang sebelumnya sudah sukses kami lakukan. Salah satunya kampung KB di desa-desa tertinggal," ungkap Rini.
