Bisnis.com, MAKASSAR -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Makassar, anggaran sebesar Rp5 miliar pun siap digelontorkan.
Untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tersebut BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemprov Sulsel telah menetapkan satu kawasan yang akan dikembangkan. Center Point of Indonesia (CPI) telah dipilih sebagai lokasi pembangunan.
Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku Sudirman Simamora menerangkan bahwa biaya pembangunan RTH tersebut berasal dari dana CSR BPJS Ketenagakerjaan.
"Pembangunan RTH yang ini sudah dilakukan penandatanganan antara Pemprov Sulsel dan Pimpinan Pusat BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta. Total anggaran yang disiapkan yaitu sekitar Rp5 miliar," terang Sudriman, Rabu (18/7/2018).
Ia menerangkan RTH yang dibangun nantinya terbagi atas taman dan air mancur. Dengan luas taman sekitar 2,5 hektare atau 25 ribu meter persegi yang merupakan bagian dari lahan pemprov seluas 12,1 hektare.
Taman tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum seperti anak-anak, dewasa dan jompo dengan membangun sarana dan prasarana lengkap. Sudirman juga berharap RTH tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai area sosial dan area rekreasi masyarakat Kota Makassar.
"Kami juga berharap dengan hadirnya landmark ini masyarakat bisa lebih mengenal BPJS Ketenagakerjaan dan menyadari pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan," tambah Agus.
Pj Gubernur Sulsel Soni Sumarsono menyambut komitmen BPJS Ketenagakerjaan untuk mewujudkan 30% RTH di Makassar. Pembangunan RTH ini telah direncanakan sejak 2017.
"Ini satu langkah maju di Makassar. Setidaknya sudah ada pihak ketiga mau bekerja sama membangun RTH yang memang dibutuhkan masyarakat," ungkap Sumarsono.
Pada November 2017, Gubernur Sulsel saat itu Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah menandatangani MoU antara Pemprov Sulsel dan BPJS Ketenagakerjaan.
"Masyarakat pasti akan senang, karena selain berada di sentra kota juga bisa dijadikan ikon Kota Makassar," jelas Sumarsono.
Selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan akan mempersiapkan proses pekerjaan, konsultan perencana dan melakukan proses pengadaan kontraktor yang semuanya dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Pusat.
