Bisnis.com, MANADO – Pembelanjaan uang tunjangan hari raya diperkirakan berisiko mengerek laju inflasi di Sulawesi Utara pada Juni 2018 mencapai 0,7% (month to month/mtm), lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 0,55%.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara (Sulut) Soekowardojo dalam Bincang Ramadan bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulut di Kawasan Megamas Manado.
“Inflasi pada bulan Ramadan ini katakanlah Juni 2018, kami di BI memperkirakan 0,7%. Itu cukup besar, luar biasa. Mudah-mudahan tidak sampai segitu karena inflasi kita [Sulut] sudah tertinggi di Sulawesi dan perlu mendapat perhatian,” ujarnya, seperti dikutip pada Minggu (10/6/2018).
Kendati lebih tinggi dari capaian bulan sebelumnya 0,55%, proyeksi tersebut lebih rendah dari pada momentum Lebaran tahun lalu yang mencapai 1,15%. Menurutnya, sudah mulai ada kesadaran dari masyarakat untuk tidak membelanjakan semua tunjangan hari raya (THR) yang didapat.
Bagaimana pun, sambungnya, tidak ada yang bisa melarang masyarakat untuk berbelanja menjelang Lebaran. Namun demikian, Soekowardojo meminta agar masyarakat lebih cerdas dalam membelanjakan uangnya.
Dia pun mengatakan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) akan terus memantau pergerakan indeks harga konsumen (IHK). Apalagi, selama lima bulan pertama tahun ini (year to date/ytd), inflasi di Sulawesi Utara mencapai 2,84%.
Jika menggunakan estimasi selama 7 bulan mendatang mencatatkan rata-rata inflasi 0,3% per bulannya, inflasi keseluruhan bisa mencapai 5%. Padahal, sasaran inflasi tahun ini 3,5%±1%. Artinya, titik tertinggi sasaran inflasi tahun ini hanya 4,5%.
“Tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih, malu kita karena daya saing ekonomi lebih lemah dibandingkan provinsi lain. Inflasi yang tinggi juga berpengaruh pada susahnya mengurangi tingkat kemiskinan, apalagi daya beli masyarakat menjadi lebih rendah,” jelasnya.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulut Edison Humiang mengatakan sudah ada penyaluran THR untuk aparatur sipil negara (ASN) sekitar Rp65 miliar bersamaan dengan gaji pada Juni 2018.
“Kami berharap itu tidak langsung dihabiskan karena ada keberlanjutan hidup yang harus diperhatikan juga,” katanya.
