Bisnis.com, MANADO – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terus berupaya menurunkan angka kemiskinan.
Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Steven O.E. Kandouw mengatakan setidaknya ada tiga indikator keberhasilan dalam upaya mengatasi kemiskinan yang selama ini diperhatikan oleh pemerintah provinsi.
Pertama, presisi atau ketepatan program. Pasalnya, masih banyak program yang tidak tepat sasaran di satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Ini berkaitan erat dengan kesalahan data dan faktor politis dalam identifikasi.
“Tugas kita untuk mengidentifikasi dengan baik, jadi kemiskinan membutuhkan intregitas dari kita,” ujarnya dalam rapat koordinasi Penguatan Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, seperti dikutip dari laman resmi Humas Pemprov Sulut pada Kamis (24/05/2018).
Kedua, koordinasi. Dia mengambil perumpamaan tidak menebar garam di laut. Pasalnya, atas perjuangan Gubernur Olly Dondokambey, Pemprov Sulut memiliki program layak hini 4.000 rumah melalui Dinas Prasarana dan Pemukiman di 15 kabupaten/kota.
Ketiga, waktu. Dia menegaskan bantuan kepada orang miskin tidak boleh ditunda-tunda. Terlebih, secara de facto, kabupaten/ kota tidak mampu menghadapi sendiri masalah kemiskinan di wilayahnya. Alhasil, koordinasi yang cepat dengan Pemprov sangatlah penting.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut Moh. Edy Mahmud mengatakan angka kemiskinan di Sulut pada 2015 menyentuh 8,98%. Selanjutnya, pada 2017, angka kemiskinan menurun hingga berada di posisi 7,9%. Menurutnya, penurunan ini cukup maksimal.
“Penurunan angka kemiskinan di Sulut ini paling rendah dan maksimal di seluruh Sulawesi. Kemiskinan ada di lokasi pedesaan,” ujarnya.
