Bisnis.com, MANADO – Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menerima lampu hijau dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk program kepesertaan sekitar 32.000 rohaniawan atau pekerja lintas agama.
Pelaksanaannya ditargetkan dimulai pada semester I/2018. Kepala Cabang Manado Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) Asri Basir mengungkapkan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey sudah sepakat dengan adanya program perlindungan bagi para pekerja lintas agama ini.
“Dalam waktu dekat, kami akan rapat dengan Pak Wakil Gubernur Sulut [Steven Kandouw] dan beberapa organisasi lintas agama untuk detilnya. Mudah-mudahan bisa mulai implementasi semester I/2018,” ujarnya, Minggu (8/4/2018).
Dengan adanya kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda), lanjut Asri, dana iuran bisa dialokasikan dari APBD yang selama ini teralokasi untuk bantuan sosial. Namun, pihaknya mengaku skema yang pasti akan terus dimatangkan.
Pasalnya, BPJS-TK juga akan berkolaborasi dengan Bank Pembangunan Daerah dan bank BUMN untuk melancarkan program ini. Dana corporate social responsibility (CSR) perbankan tersebut bisa digunakan.
Keikutsertaan sekitar 32.000 pekerja lintas agama di Sulut – baik Kristen Protestan, Katolik, Islam, Budha, maupun Hindu – berpotensi mengerek iuran dan kepesertaan kelompok Penerima Upah (PU) hingga 60% dari target tahun ini.
“Jika ini berjalan, akan ada rekor dan bisa menjadi contoh bagi daerah lain untuk mengikutkan pekerja lintas agama juga menjadi peserta BPJS-TK,” imbuhnya.
Asri juga mengatakan akan tetap melanjutkan penjangkauan kepesertaan pada pekerja non aparatur sipil negara (non ASN) dan perangkat desa. Setidaknya, masih ada empat wilayah di Sulut yang belum mengikutsertakan pekerja tersebut menjadi peserta BPJS-TK.
Padahal, sesuai regulasi, pegawai pemerintah non ASN pun wajib diikutsertakan dalam program perlindungan. Hingga saat ini, masih belum semua kabupaten/kota yang ada di wilayah kerjanya ikut serta. Pendaftaran selama ini hanya dilakukan secara parsial.
Deputi Direktur Wilayah Sulawesi Maluku (Sulama) BPJS-TK Sudirman Simamora mengatakan penambahan kepesertaan – yang berujung pada nilai iuran – untuk PU memang akan dilakukan dengan pendekatan regulasi Pemda.
Adapun, target iuran Kanwil Sulama tahun ini yang mencapai Rp1,2 triliun. Dia bahkan optimistis realisasi tahun ini bisa mencapai 110% dari target atau sekitar Rp1,5 triliun, didasari pada potensi yang masih cukup besar.
Pasalnya, dari sekitar 10 juta tenaga kerja, masih ada gap sekitar 6 juta yang belum terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Pada 2018, target tenaga kerja baru di wilayah kerjanya mencapai 315.000 orang.
“Pada 2018, kami ingin berkontribusi sebesar 10% [dari total iuran nasional],” lanjut Sudirman.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey mengaku akan mempersiapkan dana senilai Rp1,5 miliar untuk melindungi pekerja lintas agama di Bumi Nyiur Melambai. Dana tersebut akan dimasukkan dalam APBD Perubahan 2018 dan APBD 2019.
“Saya dukung penuh dan akan menganggarkan iuran tersebut, sehingga pekerja agama ini bisa mendapat perlindungan penuh selama menjalankan pekerjaannya,” jelasnya.
