Bisnis.com, MANADO – Rendahnya realisasi belanja modal pemerintah daerah membuat Bank Indonesia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara pada kuartal I/2018 akan melambat dibandingkan dengan performa periode yang sama tahun lalu.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara (Sulut) Soekowardojo memproyeksi laju produk domestik regional bruto (PDRB) Sulut pada kuartal pertama tahun ini di level 6,3%, melambat dibandingkan performa pada kuartal I/2017 sebesar 6,43%.
“[Kuartal I/2018] masih di 6,3%,” ujarnya, Minggu (8/4/2018).
Seperti diketahui, berdasarkan data Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulut, realisasi belanja modal kementerian/lembaga (K/L) lingkup Sulut pada kuartal I/2018 mencapai Rp229,07 miliar atau sekitar 6,1% dari pagu senilai Rp3,75 triliun.
Realisasi ini terkontraksi 9,14% dibandingkan dengan performa belanja modal pada kuartal I/2017 senilai Rp252,12 miliar. Tahun lalu, capaian serapan belanja modal pada paruh pertama mencapai 8,13% dari pagu Rp3,10 triliun.
Kendati demikian, pihaknya optimistis perekonomian Sulut mampu tumbuh di kisaran 6,2%-6,6% tahun ini. Pasalnya, kendati serapan belanja modal di kuartal I/2018 melambat dibandingkan tahun lalu, tapi secara total nilai belanja masih lebih tinggi.
“Ini baik untuk mendorong dan stimulasi perekonomian Sulut lebih lanjut. Pada 2018, kami optimistis [pertumbuhan ekonomi Sulut] di 6,2%-6,6%. Mudah-mudahan bias ke atas,” sebut Soekowardojo.
Menurutnya, sumber pertumbuhan pada tahun ini masih akan ditopang oleh investasi dan konsumsi. Selain itu, pemilihan kepala daerah di beberapa kabupaten/kota serta pembangunan lanjutan infrastruktur diharapkan turut menyumbang akselerasi laju PDRB.
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulut Sulaimansyah mengatakan beberapa indikasi belum begitu optimalnya realisasi APBN adalah proses pengadaan barang/jasa yang terlambat.
Pasalnya, dari data hingga saat ini, outstanding kontrak baru mencapai Rp922 miliar atau 8,9% dari total pagu belanja K/L lingkup Sulut tahun ini senilai Rp10,2 triliun. Selain itu, masih ada alokasi anggaran senilai Rp331 miliar yang diblokir atau belum dapat direalisasikan.
Secara total, serapan belanja K/L lingkup Provinsi Sulut pada kuartal I/2018 senilai Rp1,3 triliun atau sekitar 13% dari pagu. Dia mengaku realisasi ini di bawah target serapan 15%, tapi naik tipis dibandingkan persentase serapan tahun lalu 11,84%.
Instansinya, sambung Sulaimansyah, akan mengambil langkah-langkah lanjutan. Beberapa di antaranya yakni mengundang satuan kerja (satker) yang realisasinya masih rendah dalam forum Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA).
“Untuk menggali lebih jauh sebab-sebab keterlambatan realisasi anggaran, agar dapat dicarikan solusi jalan keluarnya untuk percepatan realisasi anggaran,” imbuhnya.
Sulaimansyah menegaskan dengan percepatan realisasi anggaran, ada harapan capaian output dan outcome dari realisasi anggaran agar dapat segera dirasakan masyarakat. Hal ini pada gilirannya mampu menstimulasi pertumbuhan ekonomi di Bumi Nyiur Melambai.
