Bisnis.com, MANADO – Bank Indonesia menyoroti pengendalian tarif angkutan udara di Sulawesi Utara untuk menjaga tingkat inflasi 2018 berada dalam sasaran target 2,5% ± 1%.
Hal ini diungkapkan Soekowardojo, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara (Sulut) dalam Rapat Koordinasi High Level dan Capaity Building Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Sulut, Senin (26/3/2018).
“Dari sisi administered prices, kita sangat tergantung dan rentan dengan tarif angkutan udara, listrik, dan bahan bakar minyak (BBM). Namun, khusus untuk tarif angkutan udara perlu mendapat perhatian,” ujarnya.
Pasalnya, kenaikan tarif angkutan udara tidak bisa terus-menerus terjadi sehingga membutuhkan solusi. Pertemuan terbatas dan fokus pada topik tertentu akan dilakukan dengan beberapa pihak terkait.
TPID akan mengundang beberapa maskapai untuk menjajaki kemungkinan pembukan slot penerbangan baru. Dengan demikian, ada harapan agar pada musim-musim tertentu, lonjakan kenaikan harga bisa dikurangi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) administered prices memberikan andil paling besar yakni 1,45% dari capaian inflasi pada 2017 sebesar 2,24% (year on year/yoy). Sementara, andil inflasi inti sekitar 1,23%. Adapun, volatile food justru minus 0,24%.
Adapun, tiga kontributor inflasi tertinggi di Bumi Nyiur Melambai pada 2017 yakni tarif listrik (0,89%), angkutan udara (0,29%), dan tomat sayur (0,16%). Sementara, penyumbang deflasi tertinggi yakni bawang merah (-0,41%), bawang putih (-0,15%), cakalang/sisik (-0,10%).
Soekowardojo mengingatkan walaupun capaian inflasi pada 2017 cukup menggembirakan karena lebih rendah dari angka nasional dan terendah se-Sulawesi, masih ada tantangan struktural yang mesti diselesaikan.
“Saya masih melihat ada tantangan-tantangan struktural yang harus kita selesaikan. Mengapa struktural? Karena itu akan muncul apabila itu tidak dikelola dengan baik,” tegasnya.
Pangan
Salah satu tantangan struktural itu menyangkut komoditas yang masuk dalam volatile food, seperti tomat, merica, bawang, dan bawang daun. Realisasi inflasi pada Februari 2018 mencapai 0,56% (month to month/mtm) disumbang lebih banyak karena inflasi dari sisi volatile food sebesar 3,14%. Walaupun, secara tahunannya, masih deflasi 1,59%.
Pada bulan ini, sambung dia, Otoritas Moneter memproyeksi ada penurunan tingkat inflasi dan berpotensi terjadinya deflasi. Penjagaan yang baik melalui sinergi seluruh pihak, diharapkan mampu menjaga kenaikan indeks harga konsumen (IHK) tidak terlalu tinggi.
“Kami tidak terlalu khawatir dengan tingginya inflasi di awal tahun. Kalau pola sama, ada 5 bulan deflasi seperti 2017, itu akan menjaga inflasi di kisaran 2,5% ± 1%,” imbuhnya.
Sekdaprov Sulut Edwin Silangen mengatakan ketersedian pangan seperti beras, minyak goreng, bawang, cabai, gula pasir dan daging tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) akan terus diupayakan.
Pihaknya juga meminta agar seluruh TPID kabupaten/kota lebih aktif mengingatkan para pedagang – termasuk bagi pedagang pengumpul dan penyalur – untuk mengutamakan pangan atau produk lokal Sulut untuk kebutuhan bahan pokok.
"Kita harus lebih aktif mengimbau para pedagang agar selalu mengutamakan pangan lokal, tidak mempermainkan harga dan tidak terpengaruh informasi kenaikan harga di daerah lain. Penimbunan bahan pokok juga harus dicegah,” jelasnya.
Edwin menegaskan perlukoordinasi perangkat daerah provinsi/kabupaten/kota serta lembaga terkait untuk operasi pasar dan memaksimalkan teknologi cerdas command center dalam pengendalian inflasi daerah.
Teknologi cerdas command center, menurutnya, menjadi upaya penyelesaian masalah gejolak harga secara cepat. Pasalnya, pemantauan harga bisa cepat melalui informasi dan teknologi scara terpusat.
“Memberikan kesempatan kepada masyarakat konsumen dan produsen untuk memberikan informasi secara tepat, serta mempermudah masyarakat mendapat informasi harga pasar terkini,” imbuh Edwin.
