Bisnis.com, MANADO - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono meninjau perkembangan proyek pembangunan Jalan Tol Ruas Manado-Bitung di Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (14/11).
Menteri PUPR pada kesempatan tersebut didampingi oleh Kepala Badan Usaha Jalan Tol (BPJT) Herry TZ dan Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Desi Arryani.
Dalam kunjungannya, Menteri PUPR beserta rombongan mendapat penjelasan dari Pimpro PT JMB, Muhammad Taufiq terkait progres pembangunan pada Jalan Tol Manado-Bitung Seksi II A dan II B.
Jalan tol pertama di Sulawesi Utara ini memiliki total panjang 39,9 kilometer yang dibagi menjadi 4 seksi. PT Jasamarga Manado Bitung (JMB) sebagai pemegang konsesi ruas SS Airmadidi-Bitung terbagi menjadi dua seksi sepanjang 25 kilometer, yakni seksi II A (Airmadidi-Danowudu) dan II B (Danowudu-Bitung).
Sementara sisanya adalah konstruksi Seksi I A: Ring Road Manado-Sukur (7,9 Km) dan Seksi I B: Sukur-Air Madidi (7 Km) dibangun oleh Pemerintah.
Pimpro PT JMB, Muhammad Taufiq menjelaskan bahwa progres pembangunan konstruksi pada Seksi II A (11,5 Km) sudah mencapai 31,190%. Sedangkan dari segi pembebasan lahan di Seksi II A, sudah mencapai 85,31%. Percepatan pembebasan lahan pun dilakukan di Seksi II B (13,5 Km) yang sudah mencapai 32,48% pada November 2017.
PT JMB menegaskan bahwa pihaknya akan selalu melakukan percepatan/akselerasi pembangunan fisik konstruksi dan pembebasan lahan bagi jalan tol yang diproyeksikan akan rampung pada awal 2019 tersebut, sehingga dapat beroperasi penuh sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Pihaknya pun berharap dengan kunjungan Menteri PUPR tersebut dapat berdampak pada proses percepatan pembangunan proyek Jalan Tol Manado-Bitung agar dapat segera terselesaikan dengan baik sesuai jadwal.
Pasalnya, ke depan, dengan dukungan infrastruktur jalan tol yang 65% sahamnya dipegang oleh Jasa Marga tersebut, maka akan menjadi jalan alternatif untuk menuju dan dari pelabuhan laut yang ada di wilayah Bitung.
Selain itu, Jalan Tol Manado-Bitung diharapkan mampu memecahkan permasalahan transportasi darat yang akan berdampak pada perkembangan perekonomian di Indonesia, khususnya Sulawesi.
