.jpg){kind=small}
Bisnis.com, MAKASSAR — Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah telah memberi dampak besar terhadap industri hotel di Sulawesi Selatan (Sulsel). Terhentinya kegiatan pemerintahan membuat ribuan karyawan kini terpaksa dirumahkan.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel Anggiat Sinaga menyebut hingga saat ini tercatat sudah ada sekitar 5.000 karyawan yang telah dirumahkan sejak Januari 2025, dari total sekitar 40.000 pekerja.
Pasalnya, rata-rata tingkat hunian atau okupansi hotel sejak awal tahun menurun drastis hanya di kisaran 30-35% saja.
Kondisi tersebut, dikatakannya, merupakan buntut dari kebijakan efisiensi pemerintah yang dirasa begitu mendadak diterapkan. Dia menuturkan. hotel-hotel di Sulsel cenderung belum siap menghadapi perubahan kebijakan karena belum sempat menerapkan strategi penanggulangan.
"Apa yang dilakukan pemerintah terlalu ekstrem, terlalu mendadak. Akibatnya banyak karyawan yang terpaksa dirumahkan karena kami belum ada persiapan menghadapi kebijakan ini. Untung saja belum ada hotel yang sampai tutup," ungkap Anggiat kepada Bisnis, Minggu (1/6/2025).
Anggiat menjelaskan hotel di Sulsel sejauh ini memang cukup bergantung dari industri Meetings, Incentives, Conferences, dan Exhibitions (MICE). Di mana kegiatan pemerintah memberi kontribusi besar mencapai 40-50%.
Baca Juga
Dengan terhentinya kegiatan MICE sejak awal tahun, sontak hotel-hotel di Sulsel kini hanya mengandalkan kegiatan perorangan maupun event sosial seperti pernikahan, ulang tahun dan sejenisnya.
"Tidak banyak yang bisa kami lakukan karena ekonomi juga lagi stagnan. Kalau diminta alihkan bidikan ke pasar wisata, itu juga tidak mudah, butuh waktu untuk menggarap lebih intens. Jadi yang dilakukan hotel saat ini perketat biaya dengan mengurangi beban fix cost seperti pengurangan karyawan," jelas Anggiat.
PHRI kini berharap pemerintah bisa melonggarkan kebijakan efisiensi sebagai stimulus agar ekonomi bergerak ke semua daerah.
