Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sulsel Pre-Launching Kartu Kredit Pemerintah Daerah

Penerapan kartu kredit pemerintah daerah menjadi kabar baik bagi pelaku UMKM Sulsel karena adanya kepastian dan kecepatan pembayaran bagi mereka.
Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin (kanan) bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulsel Causa Iman Karana (kiri) berbincang seusai melakukan pre-launching KKPD di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (13/9/2023)./BI Sulsel
Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin (kanan) bersama Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulsel Causa Iman Karana (kiri) berbincang seusai melakukan pre-launching KKPD di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (13/9/2023)./BI Sulsel

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi pemerintah daerah pertama di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang melakukan pre-launching Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas belanja.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai KKPD dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Sulsel dengan Bank Sulselbar di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (13/9/2023).

Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengatakan pelaksanaan KKPD dimaksud untuk mempercepat proses digitalisasi dalam rangka peningkatan produk dalam negeri serta produk mikro, kecil, dan koperasi di wilayahnya. Transaksi belanja tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui katalog elektronik maupun toko daring.

Sesuai Permendagri No. 79/2022, limit KKPD mencapai Rp200 juta per transaksi jika belanja barang/jasa atau modal dilakukan melalui platform e-katalog maupun toko elektronik. 

"Hal ini merupakan kabar baik bagi pelaku UMKM di Sulsel terutama dengan adanya kepastian dan kecepatan pembayaran bagi mereka. Terlebih, Pemprov Sulsel menjadi yang paling aktif memanfaatkan platform e-katalog untuk berbelanja. Dengan begitu, kehadiran KKPD dapat membuat aktivitas ekonomi lokal di wilayah ini menjadi lebih bergeliat," paparnya, Rabu (13/9/2023).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulsel Causa Iman Karana mengatakan, KKPD akan dilengkapi dengan berbagai fitur seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), kartu fisik, hingga online payment. 

Fitur-ini ini akan mendukung kemudahan bagi 853.000 merchant QRIS dan 24.000 merchant EDC yang tersebar di seluruh wilayah Sulsel. "Oleh karena itu, kami Bank Indonesia akan terus bersinergi dengan berbagai pihak untuk mendorong lebih banyak UMKM dan pelaku usaha yang bergabung ke dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital ini," ungkap Causa.

Sementara Direktur Utama Bank Sulselbar Yulis Suandi mengatakan, pihaknya kini selain telah menjalin kerja sama co-branding dengan salah satu bank Himbara, aplikasi mobile banking Sulselbar juga telah siap untuk memfasilitasi transaksi QRIS dengan sumber dana dari KKPD. 

Nantinya, fitur tersebut akan disimulasikan langsung pada saat launching KKPD yang direncanakan akan digelar pada beberapa pekan ke depan.

"Sebagai yang pertama di Sulawesi, Maluku, dan Papua, penerapan ini diharapkan dapat menjadi role model bagi pemda lainnya. Kita bersama pemerintah provinsi juga akan mengajak pemerintah kabupaten/kota di Sulsel untuk segera mengimplementasikan KKPD dan siap memberikan pendampingan yang diperlukan," tutupnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Editor : Miftahul Ulum
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper