Bisnis.com, MANADO – Bank Indonesia Sulawesi Utara akan menggenjot sosialisasi QR Standard Indonesia (QRIS) yang akan diberlakukan mulai tahun depan. Standardisasi sistem pembayaran digital ini diharapkan mampu mendorong kegiatan ekonomi skala kecil dan menengah.
Kepala Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia (BI) Sulut Eko Irianto menjelaskan, QRIS akan berlaku secara efektif mulai 1 Januari 2019. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) diharapkan dapat memanfaatkan waktu hingga akhir tahun ini untuk melakukan transisi.
Dia menuturkan, sistem pembayaran berbasis quick response (QR) code lebih murah dan efisien dibandingkan mesin anjungan tunai mandiri (ATM) dan electronic data capture (EDC). Menurutnya, tidak menutup kemungkinan QR code akan menggeser fungsi ATM dan EDC.
“Dia lebih murah dibandingkan EDC dan ATM. Makanya di luar negeri perkembangan QR ini lebih cepat dibandingkan ATM dan EDC. Kedepannya mungkin bisa mengganti kebutuhan atm, karena di daerah perlu kebutuhan listrik internet, kalau QR kan tinggal tempel di merchant saja kodenya,” katanya, Senin (19/8/2019).
Dalam implementasi QRIS tahap pertama, Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) akan berfokus pada penerapan pembayaran QR code dengan model Merchant Presented Mode (MPM). Pada mode ini, pedagang atau merchant akan menampilkan QR code untuk dipindai saat melakukan transaksi.
Dia mengatakan, BI berfokus pada implementasi model MPM karena model ini dinilai lebih efisien dan lebih mudah diterapkan dalam jangka pendek. Sistem lainnya, Customer Presented Model (CPM) masih memerlukan biaya operasional tinggi karena merchant harus memiliki alat pemindai QR code dari pembeli.
Model MPM terbagi ke dalam dua jenis, yakni statis dan dinamis. Pada model statis, QR code ditampilkan dalam bentuk stiker atau QR code stand yang dapat dipindai oleh pembeli. Pengisian jumlah transaksi pembayaran dilakukan manual sesuai dengan besaran transaksi yang dilakukan.
Adapun, pada model dinamis QR code yang ditampilkan disesuaikan dengan transaksi setiap individu melaui mesin EDC. Dengan model ini, setiap transaksi akan memindai QR code yang berbeda satu sama lain. Model ini lebih banyak digunakan oleh merchant berskala menengah ke atas karena membutuhkan EDC.
Eko mengatakan, dalam jangka pendek BI mengharapkan implementasi jenis QR code statis dapat berkembang lebih cepat. Sistem pembayaran ini dinilai dapat meningkatkan inklusifitas sistem pembayaran di Indonesia dengan lebih efisien.
“Kalau statis itu ditempelkan melalui stiker, digunakan untuk setiap pembayaran, dia bisa dipakai oleh siapa saja. Yang dinamis ini tidak bisa tidak cukup inklusif, tidak bisa kita harapkan warung mikro itu pakai yang dinamis, kalau di jaringan bioskop mungkin bisa pakai yang dinamis,” katanya.
Kedua jenis transaksi MPM itu, lanjutnya, sudah ada sebelum QRIS dirilis sebagai standar sistem pembayaran QR code oleh BI dan ASPI. Standardisasi ini memungkinkan QR code yang sama dapat dipindai menggunakan layanan dari PJSP berbeda.
Contohnya, dulu pengguna QR code dari Go-Pay hanya dapat memindai QR code statis ataupun dinamis dari Go-pay saja. Pengguna PJSP lain tidak dapat memindai QR code tersebut. Dengan adanya QRIS, QR Code yang sama bersifat universal dan dapat dipindai menggunakan layanan dari PJSP apapun yang terdaftar di Bank Indonesia.
