Bisnis.com, MANADO – Pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten di Sulawesi diharapkan membuat perencanaan pembangunan untuk menunjang peningkatan investasi yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024.
Plt. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas Gellwynn Jusuf menjelaskan pemerintah daerah dapat menyusun rencana itu sesuai dengan potensi dan kontribusinya saat ini terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Dari berbagai sektor dan aspek, yang penting sekarang investasi bagaimana, itu yang selalu dikejar oleh presiden, itu meningkatkan pertumbuhan dengan meningkatkan investasi, sementara ini hambatan kan masih di infrastruktur, SDM, kemudian APBN, dan reformasi birokrasi,” katanya dalam acara Konsultasi Regional Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 Wilayah Sulawesi di Manado, Senin (5/8/2019).
Sulawesi, menurutnya, memiliki potensi besar dari ketersediaan sumber daya alam, khususnya pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Melalui perencanaan pembangunan yang tepat untuk mendukung tumbuhnya industri pengolahan, pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan potensi tersebut.
Dia mengutarakan pemaksimalan potensi itu harus didukung oleh pembangunan infrastruktur, khususnya transportasi dan energi. Namun, tidak semua proyek pembangunan dapat dipenuhi oleh pemerintah pusat sesuai dengan prioritas yang ada.
“Sulawesi misalnya mengharapkan ada jalur kereta, karena itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi dari pusat juga menyampaikan, kalian juga minta jalan tol, nggak bisa dong dipenuhi dua-duanya, jangan sampai kompetisi,” jelasnya.
Dia menjelaskan pembangunan dalam 5 tahun ke depan akan berfokus pada lima prioritas nasional, yaitu pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, mendorong investasi, reformasi birokrasi, dan penggunaan APBN.
Pembangunan di Sulawesi akan diarahkan untuk menjaga konsistensi pertumbuhan tinggi dan pengembangan hub perdagangan nasional di kawasan timur Indonesia (KTI) serta pengembangan hub internasional sebagai outlet di wilayah Timur.
"Kami menjabarkan apa visi misinya presiden yang menjadi RPJM kita, kemudian daerah juga membuat RPJM-nya mengaju pada RPJMN kita, itu yang harus kita sinkronkan, kadang daerah tahu tapi tidak bantu, makanya kami sosialisasikan hal-hal apa saja yang menjadi persoalan," jelasnya.
Beberapa isu mendasar wilayah Sulawesi seperti lingungan dan daya dukung dinilai masih perlu dibenahi. Contohnya, isu ketersediaan sumber daya air adalah hal yang krusial untuk segera ditangani karena sudah pada tahapan kritis, terutama pada wilayah Sulawesi bagian selatan.
Dia menjelaskan pemerintah harus mendorong investasi baik nasional maupun daerah untuk meningkatkan pertumbuhan dengan membuka lapangan kerja dengan mempercepat proses perizinan dan menghilangkan semua hambatan investasi.
Menurutnya, masih ada sejumlah regulasi dari pemeritah daerah di Sulawesi yang menghambat investasi. Salah satunya adalah Perda Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu bara yang belum menjelaskan kewajiban perusahaan tentang smelter.
“Selain itu, Perda Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2017-2037 yang belum memuat jaminan atas Hak Pengusaha di bidang Pengairan Pesisir,” tambah Gellwynn.
Inspektur Utama Bappenas Wismana Adhi Suryabrata mengatakan pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kualitas dan kapasitas pendanaan untuk membangun infrastruktur. Berkolaborasi dengan swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) menjadi salah satu opsi.
Di Sulawesi, skema KPBU sudah mulai dijalankan untuk membiayai kebutuhan pembangunan pemerintah daerah. Pemprov Sulut telah melakukan itu dalam membangun RS Pendidikan Universitas Sam Ratulangi dan Pemprov Gorontalo pada proyek RSUD Gorontalo.
Ke depan pilihan itu perlu lebih banyak diambil oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Dia menjelaskan bahwa kemampuan pembiaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke daerah melalui Kementerian/Lembaga hanya akan mencapai 20%—25% dari kebutuhan.
“Jadi, KPBU ini sudah keniscyaaan yang harus kita lakukan bersama-sama, ada tiga skema KPBU yang dapat dimanfaatkan. Pendanaan infrastruktur akan meningkat 50% pada tahun depan tapi kebutuhannya juga membeasr, pendaan itu paling hanya cover 40% dari kebutuhan nasional,” jelas Adhi.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw menjelaskan persoalan disparitas ekonoi, kemiskinan, peniptaaan lapangan kerja, pembangunan sumber daya manusia, dan pendidikan perlu menjadi perhatian besar dalam perencanaan pembangunan di Sulawesi.
Steven juga mengharapkan permasalahan infrastruktur di Sulawesi dapat diselesaikan bersama dengan Bappenas melalui mengembangkan roadmap pembangunan infrastruktur lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Yasti Mokoagouw, Bupati Bolaang Mongondow, juga mengharapkan Bappenas dan Kementerian Keuangan dapat mengubah pendekatan dalam menentukan besaran anggaran ke daerah. Menurutnya, selama ini hal itu belum dilakukan sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
“Kok kabupaten yang punya jalan hampir 600 km, DAK-nya [Dana Alokasi Khusus] sama dengan Kota yang punya jalan cuma 100 km. Seharusnya ini disesuaikan dengan kebutuhan, bukan dibagi sama rata, tapi harusnya proporsional,” jelasnya.
Dia juga mengklaim bahwa Bolaang Mongondow memiliki potensi ekonomi yang paling besar dibandingkan daerah lain di Sulawesi Utara. Daerah itu disebutkan memiliki sumber daya alam dari sisi pertanian, perkebunan, pertambangan, hingga pariwisata yang lengkap.
Belum tuntasnya pembangunan infrastruktur penunjang membuat potensi itu belum tergarap maksimal. Salah satunya disebabkan oleh kemampuan belanja daerah yang masih rendah karena pengucuran anggaran dari pusat lebih berfokus ke daerah lain di Sulut.
Sementara itu, Plt Kepala Bappeda Kabupaten Sitaro Agus Tony Poputra juga mengharapkan Bappenas dapat mengubah pendekatan dalam penentuan anggaran untuk daerah kepulauan. Selama ini, menurutnya pendekatan berbasis kontinental hanya menguntungkan daerah di daratan.
Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Bambang Prijambodo mengatakan berdasarkan proyeksi sangat sementara Sulawesi diharapkan dapat mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,35% pada 2024, meningkat secara berkala dari proyeksi 2020 sebesar 6,98%.
Sementara itu, kontribusi PDRB Sulawesi terhadap PDB pada 2024 diharapkan dapat mencapai 6,64%, meningkat secara berkala dari 6,29% dalam proyeksi 2020. Kebijakan pengembanga, lanjutnya, diarahkan untuk meningkatkan share ekonomi di luar Jawa Sumatra sebesar 1%.
