Bisnis.com, MANADO - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Wilayah Manado menargetkan jumlah distribusi kartu debit berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dapat mencapai 592.000 kartu pada akhir tahun ini.
Pimpinan Wilayah BRI Manado Agung Sulistyo mengatakan bahwa sampai dengan awal bulan ini, total kartu berlogo Garuda Merah yang terdistribusi di Manado mencapai 147.871 kartu. Dia optimistis jumlah tersebut akan terus meningkat hingga akhir tahun.
“Sampai dengan tanggal 2 April, jumlah kartu yang sudah menggunakan GPN sebanyak 147.871 kartu. Sampai dengan Desember 2019, kami memproyeksikan jumlah kartu yang menggunakan GPN sebanyak 592.000 kartu,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (5/4/2019).
Agung menjelaskan, target tersebut mencapai sekitar 35 persen dari total kartu yang beredar di wilayah Manado dan sekitarnya.
Menurutnya, sejauh ini distribusi kartu berlogo garuda merah di wilayah Manado relatif tidak menghadapi kendala serius. Untuk mengejar target tersebut, perseroan aktif mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk menggunakan kartu GPN.
“Strategi yang kami lakukan selama ini adalah dengan memberikan edukasi kepada nasabah tentang perlunya ganti ke GPN,” katanya.
Dia menjelaskan, BRI Wilayah Manado aktif mendatangi nasabah untuk melayani penggantian kartu baru dengan kartu GPN. Langkah yang sama juga dilakukan dengan memberikan penawaran pergantian kartu kepada nasabah yang datang ke kantor cabang.
“Kami aktif mendatangi nasabah untuk melayani penggantian serta mengganti kartu bagi nasabah yang datang ke kantor cabang, baik dengan niatan untuk mengganti kartu ataupun tidak,” tambahnya.
GPN merupakan sistem interkoneksi dan interoperabilitas sistem pembayaran di Tanah Air yang dirilis oleh Bank Indonesia pada tahun lalu. Sistem tersebut membuat nasabah dapat melakukan transaksi pada semua kanal pembayaran yang telah terhubung dengan GPN.
Sistem tersebut juga mengatur biaya tarif merchant discount rate (MDR) untuk setiap transaksi pada mesin electronic data capture (EDC). Tarif yang lebih rendah, yakni maksimum 1 persen dari nominal transaksi diharapkan membuat efisiensi sistem pembayaran menjadi lebih baik.
