Bisnis.com, GORONTALO – Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta kepada pemerintah pusat, agar peraturan terkait masalah perikanan disesuaikan dengan kearifan lokal setiap daerah.
Menurut dia, pengelolaan perikanan sangat dipengaruhi oleh kearifan lokal masyarakat, yang tidak bisa diabaikan oleh pemerintah.
"Saya pernah menyampaikan hal ini saat mengikuti Seminar Bidang Maritim di Jakarta beberapa waktu lalu. Aturan perikanan kelautan yang ada di Jakarta atau pulau Jawa, sebaiknya tidak harus sama dengan daerah lain," jelasnya.
Gubernur mencontohkan larangan penggunaan jaring cantrang, dalam kasus tertentu tidak bisa sepenuhnya diterapkan di Gorontalo.
Menurut dia, di Gorontalo, ada jenis ikan nike atau nama lokalnya "duwo" yang ukuran badannya kecil dan hanya bisa ditangkap dengan jaring kecil.
"Memang ikan itu tidak pernah besar, sampai kapan pun ukuran begitu terus. Itu kalo nggak menggunakan jaring besar ikannya akan lolos," tambahnya.
Rusli juga menyoroti tentang sulitnya pengurusan izin melaut bagi nelayan dengan kapal berkapasitas 30 Gros Ton (GT) ke atas, yang harus dilakukan di Kementrian Kelautan Perikanan.
Selain karena jaraknya yang jauh, perizinan membutuhkan waktu yang berbulan-bulan.
"Para nelayan itu kan jangankan ke Jakarta, ke provinsi saja susah sekali karena mereka harus melaut. Bahkan ada yang izinnya menunggu sampai 2-3 tahun, bantuan kapalnya sudah kami serahkan tapi izinnya belum keluar," tandasnya.
Ia berharap sejumlah regulasi di bidang tersebut, mengacu pada kearifan lokal agar masyarakat mendapatkan kemudahan dan keuntungan dalam mengelola sumber daya alam.
Apalagi, lanjutnya, masyarakat Gorontalo sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan.
