Bisnis.com, MAKASSAR – Pemerintah pusat saat ini tengah memacu pertumbuhan ekspor di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Karenanya, aktivitas ekspor di KTI menjadi salah satu sektor yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi di KTI.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi KTI pada triwulan I/2018 berada di level 6,20% (yoy). Angka tersebut tercatat lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode yang sama (5,06% yoy).
Dari sisi ekspor, KTI berkontribusi sebesar 26% terhadap total ekspor Indonesia. Sejalan dengan fokus pemerintah untuk meningkatkan ekspor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah mengeluarkan kebijakan melalui fasilitas kepabeanan yang memberikan insentif fiskal kepada peruaahaan.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan, fasilitas yang berorientasi ekspor yaitu berupa pembebasan Bea Masuk, dan PDRI bersama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terus mengupayakan untuk mendukung sektor-sektor yang mendorong nilai tambah dan daya saing eksportir khususnya di KTI.
"Untuk mendukung kemudahan pelaku usaha melakukan kegiatan investasi dan ekspor impor, Bea Cukai melakukan percepatan perizinan dengan cara menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan," jelas Heru pada temu usaha bersama para eksportir KTI di Makassar, Kamis (30/8/2018).
Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.04/2018 tentang Percepatan Perizinan Kepabeanan dan Cukai. Dengan adanya aturan itu, izin prinsip TPB dari 10 hari kerja menjadi 1 jam izin secara online.
Untuk mendorong daya saing ekspor, Kementerian Keuangan menggelar temu usaha dengan eksportir KTI yang digelar di Makassar. Kegiatan yang menghadirkan para eksportir di KTI ini dilakukan dalam bentuk diskusi.
Selain Heru Pambudi, hadir sebagai pembicara Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag/Anggota Dewan Direktur LPEI, Arlinda, Direktur Pelaksana II LPEI, Indra Wijaya Supriadi.
Tak hanya itu diskusi tersebut juga menghadirkan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian, Bambang Adi W, dan dipandu oleh Pimpinan Redaksi Bisnis Indonesia, Hery Trianto.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag/Anggota Dewan Direktur LPEI, Arlinda menyatakan, sebagai lembaga keuangan pemerintah, LPEI bertugas meningkatkan daya saing ekspor di Indonesia.
"Melalui Kementerian Keuangan LPEI diberi mandat untuk mendukung kinerja ekspor nasional melalui penyediaan pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi," jelas Arlinda di sela-sela diskusi yang berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton.
Ketiga fasilitas tersebut kata dia, diberikan untuk segmen korporasi, sektor Usaha Kecil Menengah (UKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi guna meningkatkan kapabilitasnya. Arlinda menyebut, hal itu terbukti dengan sektor UKM Ekspor (UKME) selalu menjadi prioritas LPEI.
Di mana hingga Juni 2018, pembiayaan LPEI mencapai Rp103,66 triliun. Angka tersebut tumbuh 6,7% dari Juni 2017. Untuk pembiayaan UKME di Juni 2018 tercatat sebesar Rp14,2 triliun atau tumbuh 23,4% dari Juni 2017.
Sementara untuk pembiayaan di KTI yang meliputi Bali dan Nusa Tenggara (Balnustra), Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua berada di kisarab 10% dari total pembiayaan LPEI.
Direktur Pelaksana II LPEI Indra Wijaya Supriadi menambahkan, pelaksanaan temu usaha menjadi bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kapasitas pelaku ekspor di kawasan timur Indonesia agar dapat melakukan ekspor dan bersaing di pasar global.
"Ke depan, LPEI optimistis kontribusi yang dapat diberikan untuk pelaku usaha di KTI dapat terus ditingkatkan. Salah satu strateginya adalah melalui kerja sama atau kemitraan kelembagaan," jelas Indra.
Kementerian kelembagaan itu lanjut Indra baik dengan kementerian/lembaga terkait maupun dengan asosiasi/organisasi lainnya, sehingga tercipta sinergi yang diharapkan dapat mendorong dan meningkatkan kapasitas pelaku ekspor khususnya sektor UKME untuk lebih bersaing di pasar global.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Bambang Adi W menjelaskan, secara sungguh-sungguh pemerintah telah menunjukkan keseriusannya untuk mendorong ekspor.
"Hal itu terbukti dengan adanya pemberian fasilitas pembiayaan, regulasi, kepabeanan, dari perbankan maupun LPEI. Ini sudah disiapkan dengan berbagai komunikasi," jelas Bambang.
Selain itu untuk mendukung upaya pemerintah dalam mendorong nilai ekspor Indonesia, pemerintah juga telah melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dalam hal pengawasan bidang usaha dari para eksportir. (K36)
