Bisnis.com, MANADO – Selain Bank Sulutgo, Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara menggandeng Himbara dan Pegadaian dalam pilot project BI Jangkau 2018.
“Dengan adanya Himbara dan Pegadaian ini, diharapkan, kami bisa lebih menjangkau kecamatan dan desa sehingga uang tidak layak edar (UTLE) di masyarakat bisa ditarik dan diganti dengan uang layak edar (ULE),” ujarnya, Jumat (27/4/2018).
Kegiatan layanan kas yang disediakan oleh BI secara umum telah melayani masyarakat di tingkat kabupaten/ kota, tapi belum sepenuhnya menjangkau tingkat kecamatan/ desa secara optimal. Ini karena masalah jumlah kantor BU, titik kas, serta sumber daya yang dimiliki.
Oleh karena itu, mekanisme distribusi yang bersifat struktural dan berkesiambungan diperlukan. Dengan layanan BI Jangkau, ada sinergi dengan perbankan, pegadaian, penyedian jasa pengelolaan uang rupiah, dan pihak lain di daerah yang memiliki jaringan distribusi dan kantor yang luas hingga tingkat kecamatan/ desa.
Dia mengungkapkan jumlah UTLE yang terserap dalam pilot project BI Jangkau 2017 mencapai Rp6,71 miliar atau sekitar 31% dari total serapan secara nasional senilai Rp21,66 miliar. Tahun lalu, selain Sulut, ada 7 daerah terpilih lainnya yang melakukan pilot project.
Adapun 7 daerah itu yakni Kepulauan Riau, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Malaku Utara, dan Papua. Untuk tahun ini, ada penambahan empat daerah, yakni Sibolga, Banten, Maluku, dan Papua Barat.
Soekowardojo mengatakan target penyerapan UTLE secara nasional pada tahun ini mencapai Rp1 triliun. Angka ini jelas melesat jauh. Namun demikian, pihaknya berujar setiaknya untuk Sulawesi Utara bisa lebih dari kinerja tahun lalu.
“Kemarin hanya dengan Bank Sulutgo saja Rp6,71 miliar. Sekarang, dengan 3 bank Himbara dan Pegadaian bisa jadi 4 kali lipat. Ya paling tidak harus lebih dari Rp6,71 miliar,” imbuhnya.
Pelaksanaan pilot project BI Jangkau, sambungnya, untuk mempercepat distribusi ULE dan hasil cetakan sempurna (HCS). Selain itu, diharapkan ada kemudahan penyerapan UTLE yang selama ini masih berada di tangan masyarakat.
Dalam tataran teknis, layanan BI Jangkau dapat diuraikan a.l. pertama, BI / Kas Titipan berkomitmen untuk menyediakan HCS/ ULE melalui mekanisme penarikan uang kartal serta penukaran (kas keliling wholesale) bagi kantor cabang bank koordinator. Bank Koordinator yakni Bank Sulutgo KC Ratahan, Tondano, dan Boroko.
Kedua, bank akan menunjuk satu atau beberapa kantor cabang sebagai koordinator untuk memenuhi kebutuhan HCS/ ULE kantor cabang lain di bawah koordinasinya. Selain itu, bank akan mengkoordinasikan penarikan UTLE untuk disetor ke BI/ Kas Titipan.
Ketiga, kantor cabang bank di tingkat kecamatan atau desa akan menerima HCS/ ULE dari kantor cabang koordinator. Setelah itu, kantor cabang bank bisa melakukan layanan penukaran kepada masyarakat.
Adapun, pelaksanaan pilot project BI Jangkau 2018 ditandai dengan penandatanganan kerja sama antara oleh Kepala Kantor Perwakilan BI Sulut dengan Pemimpin Wilayah Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Pegadaian, serta Direktur Utama Bank Sulutgo.
