Bisnis.com, MANADO – Jumlah mitra Gojek yang terdaftar dalam program jaminan sosial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan masih minim.
Malikulkusno Utomo, Senior Vice President Public Policy and Government Relation Gojek mengatakan sejak kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) pada Oktober 2017 hingga sekarang, sebenarnya sudah ada lebih dari 30.000 mitra Gojek yang mendaftar.
“Namun, 30.000 itu jumlah yang kecil dibandingkan [jumlah mitra Gojek] seluruh Indonesia lebih dari 1 juta orang [sekitar 3,1%],” ujarnya dalam kegiatan Gerakan Sadar Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Bukan Penerima Upah Bagi Pengemudi Transportasi Online Gojek, seperti dikutip Senin (16/4/2018).
Khusus untuk Manado, persentasenya juga tidak berbeda. Dari sekitar 20.000 mitra Gojek di Manado, baru sekitar 700 mitra yang terdaftar sebagai peserta BPJS-TK. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi akan terus digencarkan. Apalagi, nilai iuran untuk jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) hanya Rp16.800 per bulan.
Saat ditanya terkait opsi pembayaran atau subsidi langsung oleh pihak Gojek, Malikulkusno mengatakan hal ini tidak bisa dilakukan karena hubungan pekerja hanya mitra. Status bukan karyawan perusahaan ini pula yang membuat mitra Gojek masuk kategori Bukan Penerima Upah (BPU).
Namun demikian, pihaknya mengaku akan melihat peluang pembuatan formula jaminan sosial bagi mitra Gojek. Untuk saat ini, Gojek memberikan kemudahan akses karena mitra Gojek langsung bisa mendaftar secara online melalui aplikasi khusus yang dikembangkan Gojek dan BPJS-TK.
Baca Juga
“Kita memberi akses untuk mendaftarkan melalui aplikasi. Setelah mengisi informasi data diri sederhana mitra langsung terdaftar dan Rp16.800 langsung terpotong dari saldo rekeningnya,” kata Malikulkusno.
Pihaknya mengatakan dengan pendaftaran BPJS-TK, Gojek juga telah membantu pemerintah dan otoritas terkait dalam memperdalam inklusi keuangan. Apalagi, setiap mitra yang bergabung dengan Gojek juga sudah dipastikan membuka rekening tabungan.
Hadi Purnomo, Asisten Deputi Bidang Perluasan peserta BPU dan Jasa Konstruksi BPJS-TK mengungkapkan mitra Gojek terutama pengemudi sangat rentan terhadap kecelakaan dalam menjalankan pekerjaannya. Oleh karena itu, jaminan sosial terutama JKK dan JKM menjadi aspek yang penting.
“Kalau risiko kecelakaan dengan nilai kecil orang bisa nanggung. Nah, kalau besar, habis langsung. Kalau jadi peserta, ini semuanya ditanggung BPJS-TK,” katanya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara Erny Tumundo mengatakan pemerintah provinsi (pemprov) akan mendukung upaya pemberian jaminan sosial bagi pekerja di sektor informal. Dengan adanya kerja sama antara Gojek dan BPJS-TK ini, pihaknya berharap akan semakin banyak mitra Gojek maupun pekerja sektor informal yang mendaftar sebagai peserta BPJS-TK.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Sulutgomalut Elyanus Pongsoda mengapresiasi langkah Gojek dan BPJS-TK dalam meningkatkan inklusi keuangan terutama dalam perlindungan jaminan sosial. Namun demikian, salah satu tantangan besar memang masih akan terkait dengan pemahaman produk yang diberikan.
“Tingkat inklusi ini kan terkait dengan literasi, tidak bisa dipisahkan. Mereka harus mengerti dulu produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, sosialisasi terus-menerus penting dilakukan,” tuturnya.
